- HMI MPO Cilegon meminta pemerintah kota untuk mengutamakan kepakaran dalam seleksi calon Komisaris Independen PT PCM, menghindari kompromi politik.
- Proses seleksi diharapkan objektif dan transparan, dengan penilaian berdasarkan enam indikator utama terkait kompetensi dan integritas.
- HMI MPO berkomitmen mengawal proses seleksi agar profesional dan berpihak pada kepentingan publik, memastikan komisaris yang terpilih benar-benar paham akan tugasnya.
Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Cilegon minta Pemerintah Kota Cilegon agar lebih mengutamakan kepakaran dalam proses seleksi calon Komisaris Independen PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM).
Pentingnya Kepakaran di BUMD
Melansir pemberitaan dari faktabanten.co.id pada 09/07/2026, HMI MPO menilai bahwa PT PCM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat strategis dan punya peran penting dalam pengelolaan aset daerah, sektor maritim, kepelabuhanan, serta arus logistik yang jadi penopang pembangunan ekonomi Kota Cilegon.
Karena itu, proses seleksi komisaris diharapkan berlangsung secara objektif, transparan, dan berbasis kompetensi, bukan sekadar untuk kompromi politik atau pembagian jabatan.
Tanggung Jawab Komisaris
Organisasi ini menegaskan bahwa komisaris punya tanggung jawab untuk mengawasi kinerja direksi, memastikan penerapan prinsip good corporate governance (GCG), mengawal kebijakan strategis perusahaan, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan aset daerah.
Dalam pernyataannya, HMI MPO menyampaikan empat poin penting kepada pemerintah, yakni mengutamakan kepakaran sebagai syarat utama calon komisaris, menjadikan amanah sesuai kemampuan sebagai nilai moral, memperhatikan urgensi kompetensi demi menjaga pelayanan publik dan pendapatan asli daerah (PAD), serta menilai calon berdasarkan enam indikator utama.
Indikator tersebut meliputi integritas dan kepatuhan terhadap GCG, kepakaran di bidang maritim dan kepelabuhanan, keuangan dan manajemen risiko, hukum dan tata kelola BUMD, visi strategis serta jejaring, dan bebas dari kepentingan pribadi (non self interest).
Pengawasan Proses Seleksi
Ketua Bidang Kajian Strategis HMI MPO Cabang Cilegon, Agung Rizky Jamas, memastikan bahwa organisasinya akan terus mengawal proses seleksi agar berlangsung terbuka dan akuntabel.
"HMI MPO Cilegon akan terus mengawal proses ini agar berjalan transparan, objektif, dan berpihak pada kepentingan publik. Jangan sampai kursi komisaris menjadi kursi titipan," kata Agung.
Agung juga menekankan bahwa penentuan Komisaris PT PCM harus mengedepankan profesionalisme dan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan politik.
"Letakkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Karena Cilegon butuh komisaris yang paham, bukan yang hanya paham kekuasaan," pungkas Agung yang juga menjabat Wakil Sekretaris Bidang VI Maritim, Kelautan dan Perikanan BPC HIPMI Kota Cilegon ini.
Dengan begitu, proses seleksi komisaris diharapkan bisa berjalan sesuai harapan semua pihak dan memberikan kontribusi positif bagi Kota Cilegon.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: faktabanten.co.id (09/07/2026)
