Demo PPPK di Tidore Jadi Sorotan
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyoroti kondisi keuangan daerah yang dinilainya semakin tertekan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Tidore yang menolak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Aksi tersebut menjadi perhatian karena mencerminkan keresahan pegawai terhadap kondisi anggaran daerah yang berdampak pada keberlangsungan pekerjaan mereka.
Said Abdullah: Fiskal Daerah Mengalami Tekanan Luar Biasa
Menurut Said Abdullah, banyak daerah saat ini sedang menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
"Kondisi fiskal di daerah sudah mengalami tekanan yang luar biasa," kata Said.
Pernyataan itu menggambarkan tantangan yang sedang dihadapi sejumlah pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai kebutuhan belanja, termasuk pembayaran gaji pegawai.
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Perkuat Komunikasi
Merujuk pemberitaan keuangannews.id pada 8 Juli 2026, Said menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Ia mengingatkan agar kondisi fiskal yang sedang sulit tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja bagi PPPK maupun tenaga honorer.
“Seharusnya tidak terjadi dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai terjadi,” ujarnya.
Dana Bagi Hasil Dinilai Bisa Menjadi Solusi
Sebagai langkah konkret, Said mengusulkan agar dana bagi hasil yang masih tertahan segera disalurkan kepada daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu pemerintah daerah memperoleh ruang fiskal yang lebih longgar.
“Umpamanya dana bagi hasil yang belum disalurkan, segera disalurkan agar daerah bisa bernapas dan mampu membayar honor, gaji PPPK,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan itu.
Dengan tersalurkannya dana tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK dan tenaga honorer tanpa harus mengambil langkah PHK.
Kekhawatiran Terhadap Nasib PPPK dan Honorer
Pernyataan Said Abdullah menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap nasib PPPK dan tenaga honorer di sejumlah daerah yang tengah menghadapi tekanan anggaran.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat segera menemukan solusi agar hak-hak pegawai tetap terpenuhi serta tidak terjadi gelombang PHK yang lebih luas di berbagai wilayah.
Sumber: keuangannews.id (08/07/2026)
