Pemerintah Provinsi Banten resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) tahun 2026. Dari keputusan tersebut, Kota Cilegon kembali menempati posisi teratas dengan UMK paling tinggi di Banten, sementara Kabupaten Lebak berada di posisi terbawah dengan nilai UMK terendah.
UMK Kota Cilegon
Penetapan UMK tertinggi di Provinsi Banten untuk tahun 2026 kembali jatuh kepada Kota Cilegon. Kebijakan ini dinilai mencerminkan karakter ekonomi Cilegon sebagai kawasan industri dengan biaya hidup yang relatif tinggi. Pemerintah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak pekerja serta dinamika ekonomi daerah agar upah yang ditetapkan mampu memberikan perlindungan bagi tenaga kerja lokal.
UMK Kabupaten Lebak
Sementara itu, Kabupaten Lebak ditetapkan sebagai daerah dengan UMK terendah di Provinsi Banten. Kondisi ini kembali menjadi sorotan karena mencerminkan kesenjangan ekonomi antarwilayah. Meski kebutuhan hidup di Lebak berbeda dengan daerah industri, pemerintah daerah diharapkan dapat mencari langkah strategis agar kesejahteraan pekerja tetap terjaga di tengah keterbatasan upah minimum.
Implikasi Kebijakan UMK
Penetapan UMK 2026 oleh Gubernur Banten membawa konsekuensi langsung bagi dunia kerja, baik bagi pekerja maupun pelaku usaha. Di satu sisi, kebijakan ini menjadi instrumen perlindungan pendapatan pekerja. Di sisi lain, pelaku usaha dituntut untuk menyesuaikan kemampuan operasionalnya. Kebijakan ini juga menjadi cerminan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan upah.
Tantangan dan Peluang
Perbedaan UMK yang cukup mencolok antara Kota Cilegon dan Kabupaten Lebak menghadirkan tantangan tersendiri. Namun, di balik itu terdapat peluang bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat kolaborasi. Tujuannya agar tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan lebih merata di seluruh wilayah Provinsi Banten.