Ancaman Pemberhentian Guru Honorer
Kebijakan pemerintah pusat mengenai penghapusan tenaga honorer menjadi sumber kekhawatiran bagi ratusan pendidik di Cilegon. Sesuai dengan arahan BKN RI, status kepegawaian honorer akan dihilangkan, yang berpotensi mengakibatkan pemberhentian bagi 440 guru honorer di kota tersebut pada awal tahun 2026.
Harapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilegon
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, Heni Anita Susila, meminta pemerintah pusat untuk memberikan kepastian mengenai nasib para guru ini. Ia berharap agar mereka tidak diberhentikan, melainkan dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu. "Kami berharap ini (Guru Honorer) bisa menjadi ASN atau P3K Paruh Waktu jangan sampai diberhentikan," ucap Heni, Selasa (25/11/2025).
Klasifikasi Guru Honorer di Cilegon
Heni menyampaikan bahwa dari sekitar 440 guru honorer yang ada di Kota Cilegon, mereka terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah guru yang datanya telah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sementara golongan kedua adalah mereka yang datanya sama sekali tidak terdaftar di sistem tersebut.
Status yang Belum Jelas
Lebih lanjut, Heni merinci bahwa terdapat sekitar 400 guru honorer yang statusnya belum mendapatkan kejelasan dan digambarkan sebagai "abu-abu". Kelompok ini adalah mereka yang tidak termasuk dalam kategori paruh waktu. "400 orang inikan statusnya abu-abu belum jelas. Apakah nanti dirumahkan, atau menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Sampai saat ini belum ada keputusan," katanya. Nasib mereka sepenuhnya bergantung pada keputusan pemerintah yang akan datang.
Referensi:
Sumber artikel: rri.co.id (26/11/2025)