Dulurnet, publik Cilegon lagi-lagi dikejutkan dengan temuan tak sedap dari instansi pemerintahan., yang tentunya membuat alis kita yang membaca naik sebelah, dahi berkerut dan geleng-geleng kepala. Pasalnya, satu unit mobil operasional yang harusnya digunakan untuk sidang tipiring justru dibiarkan mangkrak tak jelas di halaman kantor Satpol PP Kota Cilegon.
Dibeli Mahal, Tapi Diam di Tempat
Kendaraan khusus sidang tindak pidana ringan itu dibeli dengan dana sekitar Rp1,5 miliar pada tahun anggaran 2022. Tapi ironisnya, mobil itu sama sekali belum pernah difungsikan untuk tugasnya. Padahal, ini bukan mobil biasa, melainkan fasilitas penunjang proses hukum yang bisa langsung jalan di tempat kejadian.
Dugaan Barang Bekas yang Disulap
Melansir dari pemberitaan matamedianews.co.id (28/05/2025), muncul dugaan kalau kendaraan tersebut bukanlah unit baru seperti yang semestinya dibeli. Mobil itu malah disebut sebagai kendaraan bekas yang hanya dipoles dan dicat ulang untuk tampak kinclong di luar.
"Dengan anggaran sebesar itu, harusnya bisa dapat mobil baru. Tapi ini katanya mobil bekas yang hanya direkondisi. Sangat disayangkan," ujar seorang narasumber yang meminta identitasnya disembunyikan.
Aroma Tak Sedap Berhembus, Polisi Sudah Bergeak
Bukan cuma soal kondisi fisik mobil yang mencurigakan, ada informasi lain yang nggak kalah panas. “Informasinya, mobil tipiring tersebut bermasalah. Pejabat di Satpol PP-nya pun sudah ada yang diperiksa oleh penyidik Polres Cilegon,” lanjut sumber tersebut.
Kabar ini memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam pengadaan mobil tersebut. Sayangnya, sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari Satpol PP Cilegon ataupun instansi terkait lainnya.
Dimana Transparansi dan Akuntabilitas?
Mobil yang dibeli dengan dana rakyat seharusnya bisa langsung dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Tapi kenyataannya, malah dibiarkan begitu saja tanpa kejelasan. Ini jadi pertanyaan besar buat kita semua, apalagi jika benar mobil itu bekas yang dibungkus ulang.
Pembelian aset yang akhirnya tidak digunakan seperti ini patut diusut alasannya dan dikemukakan ke masyarakat secara terbuka. Terlebih di tengah seruan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo kepada seluruh pemerintah daerah. Sudah saatnya publik dilibatkan dan diberi penjelasan yang jujur terkait setiap anggaran yang dikelola.
matamedianews.co.id