Cilegon - Dalam proses refocusing anggaran sebesar Rp90,9 miliar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon, muncul keprihatinan terkait sikap pejabat yang terlibat, terutama Sekretaris Daerah (Sekda), H. Maman Mauludin.
Menurut seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa seluruh anggaran dinas akan dipangkas untuk membayar utang, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai pemangkasan tersebut.
Melansir pemberitaan bantenraya.com (31/01/2025), sikap Sekda yang menolak berkomentar mengenai pemangkasan anggaran ini menimbulkan pertanyaan tentang profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketika wartawan bertanya terkait mekanisma BTT, Maman menjawab "Jangan soal itu lah. Saya tidak mau jawab," ujarnya.
Beberapa warga Cilegon pun menyuarakan kekecewaannya melalui komentar di unggahan Instagram Fakta Cilegon. Salah satunya menulis, "Baca di Banten Raya, Sekda ga mau komentar, aneh! Terkesan nutupin Helldy amat, Sekda itu masih ASN kan? Kerja buat rakyat bukan buat Helldy." Komentar ini mencerminkan rasa kesal masyarakat terhadap sikap Sekda yang dianggap tidak proaktif dalam memberikan informasi kepada publik.
Selain itu, ada juga komentar lain yang menegaskan, "Bener setujuuu..Tolong pak @robinsar19 jangan dipake lagi pak haji @maman_mauludin. Pensiun be wis tue mah.." Ini menunjukkan bahwa masyarakat berharap adanya sikap proaktif dan transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ketidaktransparanan ini tidak hanya menghalangi masyarakat yang berhak mendapatkan informasi, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Jika pejabat publik terus menerus menghindar dari pertanyaan dan tanggung jawab, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun.
Melansir pemberitaan bantenraya.com (31/01/2025), sikap Sekda yang menolak berkomentar mengenai pemangkasan anggaran ini menimbulkan pertanyaan tentang profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketika wartawan bertanya terkait mekanisma BTT, Maman menjawab "Jangan soal itu lah. Saya tidak mau jawab," ujarnya.
Dalam situasi dimana masyarakat Cilegon berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola, ketidaktransparanan ini menciptakan kesan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.
Padahal sebelumnya, Maman pernah menyampaikan dihadapan awak media bantenraya.co pada (07/01/2025), bahwa Pemkot Cilegon sudah memiliki formula dan cara teknis untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang pihak ketiga dan guru honorer.
Beberapa warga Cilegon pun menyuarakan kekecewaannya melalui komentar di unggahan Instagram Fakta Cilegon. Salah satunya menulis, "Baca di Banten Raya, Sekda ga mau komentar, aneh! Terkesan nutupin Helldy amat, Sekda itu masih ASN kan? Kerja buat rakyat bukan buat Helldy." Komentar ini mencerminkan rasa kesal masyarakat terhadap sikap Sekda yang dianggap tidak proaktif dalam memberikan informasi kepada publik.
Selain itu, ada juga komentar lain yang menegaskan, "Bener setujuuu..Tolong pak @robinsar19 jangan dipake lagi pak haji @maman_mauludin. Pensiun be wis tue mah.." Ini menunjukkan bahwa masyarakat berharap adanya sikap proaktif dan transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Baca juga: Helldy Disebut akan Terbitkan Perwal Refocusing Anggaran, Kunci Kewenangan Robinsar?
Ketidaktransparanan ini tidak hanya menghalangi masyarakat yang berhak mendapatkan informasi, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Jika pejabat publik terus menerus menghindar dari pertanyaan dan tanggung jawab, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun.
Ini adalah pembelajaran besar bagi pemerintahan Robinsar agar membangun pemerintahan yang menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.
