- DPRD Kota Cilegon meminta Pemkot untuk transparan dalam penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tidak melakukan pemotongan secara serampangan.
- Pentingnya mempertimbangkan faktor seperti golongan, jabatan, dan beban kerja ASN agar pemotongan TPP tidak jomplang antara kelompok ASN.
- DPRD menegaskan perlunya simulasi terbuka dari Pemkot terkait penyesuaian TPP sebelum keputusan diambil, agar semua komponen belanja pegawai diperhitungkan dengan adil.
Rencana penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon mulai mendapat sorotan DPRD.
Permintaan DPRD untuk Transparansi
Dewan meminta Pemkot Cilegon tidak menjadikan TPP sebagai sasaran efisiensi secara serampangan di tengah tekanan fiskal daerah dan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).
Jika penyesuaian TPP benar-benar dilakukan, DPRD meminta Pemkot menyusun formula yang transparan dan tidak menerapkan pemotongan secara pukul rata.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Fauzi Desviandy, mengatakan efisiensi anggaran memang diperlukan.
Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan perbedaan golongan, jabatan, beban kerja, risiko pekerjaan hingga tanggung jawab masing-masing ASN.
“Pemotongan itu disesuaikan agar tidak memberatkan. Golongan, jabatan dan sebagainya harus jadi pertimbangan,” kata Fauzi, Senin (21/9).
Fauzi menilai formula penyesuaian TPP harus dibuat secara berimbang.
Ia mengingatkan agar jangan sampai terdapat kesenjangan pemotongan yang terlalu jauh antara kelompok ASN.
“Pemotongan itu harus berimbang, tidak jomplang. Isunya kan jomplang, petingginya potongannya besar, terus eselon tiga empat besar potongannya,” ujarnya.
DPRD Dorong Upaya Lain untuk Efisiensi
Meski demikian, Fauzi mengakui DPRD hingga kini belum menerima informasi resmi dari Pemkot Cilegon mengenai besaran maupun formula penyesuaian TPP tersebut.
“Walaupun sampai hari ini belum ada informasi resmi mengenai pemotongan ini dari pemerintah,” katanya.
Fauzi juga meminta Pemkot Cilegon tidak menjadikan penyesuaian TPP sebagai satu-satunya jalan untuk menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya TKD.
Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih agresif menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlebih jika persoalan belanja pegawai yang masih berada di atas batas ketentuan menjadi salah satu dasar dilakukannya efisiensi.
“Kalau memang dana TKD ini menjadi suatu alasan dan untuk mengejar 30 persen belanja pegawai, harusnya yang ditingkatkan PAD-nya,” tegas Fauzi.
Pentingnya Simulasi dan Pertimbangan Lengkap
Sorotan serupa disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Gerindra, Ahmad Aflahul Aziz atau Aziz.
Ia mengatakan DPRD memahami kebutuhan Pemkot melakukan efisiensi dan penataan APBD di tengah tekanan fiskal.
Namun, TPP tidak boleh langsung dijadikan komponen belanja yang paling mudah untuk ditekan tanpa melihat keseluruhan struktur belanja pegawai.
“Kita harus melihat persoalannya secara utuh. Jangan sampai ASN menjadi objek efisiensi yang paling mudah hanya karena TPP merupakan komponen belanja yang terlihat jelas,” ujar Aziz.
Aziz meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Cilegon memberikan simulasi secara terbuka kepada DPRD sebelum menentukan besaran maupun formula penyesuaian TPP.
Menurutnya, simulasi tersebut perlu memperlihatkan secara rinci komponen gaji, tunjangan, TPP serta belanja pegawai lainnya.
“Jangan langsung bicara berapa persen TPP dipotong. Kita harus tahu dulu berapa gap yang harus disesuaikan untuk memenuhi ketentuan UU HKPD. Setelah itu baru kita bicara formulanya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar penyesuaian TPP, apabila nantinya diterapkan, tidak dilakukan secara pukul rata.
Sebab, pemberian TPP berkaitan dengan sejumlah faktor objektif, seperti kelas jabatan, beban kerja, tanggung jawab, risiko pekerjaan, kelangkaan profesi hingga prestasi kerja.
“Kalau harus ada penyesuaian, jangan dilakukan secara pukul rata. Kelas jabatan, beban kerja, tanggung jawab, risiko pekerjaan, dan kemampuan ekonomi ASN juga perlu dipertimbangkan,” katanya.
Menurut Aziz, ASN tetap memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon menegaskan bahwa belum ada besaran pemotongan yang ditetapkan.
Kesimpulannya, penyesuaian TPP ini jadi perhatian banyak pihak dan perlu pendekatan yang adil serta transparan agar tidak menimbulkan masalah di kalangan ASN.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: rubrikbanten.com (21/09/2026)
