- Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, mendorong penagihan pajak dan retribusi yang menjadi hak daerah tanpa kompromi.
- Target pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,038 triliun, dengan defisit Rp71 miliar yang akan ditutup dari SiLPA tahun sebelumnya.
- Fajar berharap pembahasan KUA-PPAS menjadi momen untuk menyamakan arah pembangunan antara eksekutif dan legislatif demi manfaat masyarakat Cilegon.
Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, sedang giat mendorong Organisasi Perangkat Daerah untuk menagih pajak dan retribusi yang jadi hak daerah.
Tagihan Pajak yang Dikejar
Melansir pemberitaan dari bantenraya.com pada 17/07/2026, Fajar ingin semua piutang pajak ditagih karena itu memang hak daerah.
Dia juga menekankan agar proses penagihan pajak tidak memberikan ruang untuk kompromi.
Fajar mengatakan, "Pertama kita jangan pernah mau berkompromi ketika melaksanakan penagihan piutang," pada Kamis 16 Juli 2026.
Pentingnya Proses Penagihan
Dia menambahkan bahwa penagihan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku baik untuk wajib pajak pelaku usaha maupun industri.
Fajar juga menjelaskan bahwa segala hak masyarakat Cilegon harus diperjuangkan, termasuk kewajiban industri yang membangun.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Menurut Fajar, target pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2.038.653.188.165, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,133 triliun dan pendapatan transfer sekitar Rp905.197.400.000.
Dia menambahkan bahwa ada defisit sekitar Rp71 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Fajar juga menyampaikan bahwa belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.109.653.188.005, yang mencakup belanja operasi sekitar Rp1,8 triliun, belanja modal sekitar Rp207 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp5 miliar.
Dia menyebutkan, "Untuk belanja diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun," untuk memberi gambaran lebih jelas tentang alokasi anggaran tersebut.
Fajar berharap, pembahasan KUA-PPAS nanti bukan sekadar tentang penyusunan APBD, tetapi juga sebagai momen untuk menyamakan arah pembangunan antara eksekutif dan legislatif.
Dia menegaskan, "Forum ini bukan sekadar memenuhi tahapan penyusunan APBD, tetapi menjadi momentum menyamakan arah, komitmen, dan sinergi untuk memastikan setiap kebijakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Cilegon."
Jadi, bagaimana menurut kamu tentang langkah yang diambil oleh Wakil Walikota Cilegon ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: bantenraya.com (17/07/2026)
