- Program Gerakan Tanam Cabai (GERTAM) yang mewajibkan ASN menanam 15 polybag cabai menuai pertanyaan terkait efektivitasnya dalam mengendalikan inflasi pangan.
- Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memindahkan sebagian beban pengendalian harga pangan ke kantong pribadi ASN melalui biaya bibit, pupuk, perawatan, dan waktu yang harus mereka keluarkan sendiri.
- Sejumlah pihak berharap pemerintah daerah tetap perlu memperkuat kebijakan strategis seperti kerja sama pasokan antar-daerah, operasi pasar, dan pengembangan cadangan pangan daerah.
- Program menanam cabai dapat menjadi gerakan pendukung, namun tidak seharusnya menggantikan tanggung jawab utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan.
Ditengah lonjakan harga cabai rawit merah yang sempat menyentuh Rp90 ribu hingga Rp100 ribu per kilogram, Pemerintah Kota Cilegon meluncurkan Gerakan Tanam Cabai (GERTAM) dengan mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) menanam minimal 15 polybag cabai di rumah masing-masing.
Tujuan program ini cukup jelas, yakni membantu menekan inflasi pangan dan meningkatkan ketersediaan cabai di tingkat rumah tangga. Namun di balik semangat gotong royong yang diusung, muncul pertanyaan mengenai efektivitas dan arah kebijakan yang dipilih pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan harga pangan.
Gerakan Positif, Tapi Bukan Solusi Utama
Tidak ada yang salah dengan ajakan menanam cabai. Bahkan jika dilakukan secara masif, gerakan tersebut berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ketahanan pangan keluarga.
Namun persoalan inflasi pangan pada dasarnya merupakan isu struktural yang berkaitan dengan distribusi, pasokan, rantai logistik, hingga kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga ketika terjadi gangguan produksi di daerah pemasok.
Karena itu, kebijakan menanam cabai di pekarangan rumah seharusnya diposisikan sebagai program pendukung, bukan instrumen utama dalam pengendalian inflasi daerah.
Masalahnya publik belum menemukan di pemberitaan media adanya upaya strategis yang akan dijalankan dan dilakukan oleh pemerintah daerah
Masyarakat tentu berharap pemerintah tidak berhenti pada pendekatan simbolis yang mudah terlihat, tetapi juga memperkuat langkah-langkah strategis yang dampaknya lebih langsung terhadap harga pasar.
Surat Edaran Wali Kota Cilegon
Jika sebelumnya program ini dipersepsikan sebagai ajakan moral untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, isi Surat Edaran Wali Kota Cilegon Nomor 900/1733/DKPP tertanggal 30 Juni 2026 menunjukkan bahwa gerakan tersebut disusun dalam skema yang lebih terstruktur.
Dalam surat tersebut, pimpinan perangkat daerah, camat, dan lurah diperintahkan untuk mengarahkan ASN di lingkungan kerjanya melakukan Gerakan Tanam Cabai di pekarangan masing-masing dengan target minimal lima polybag per orang serta melakukan pemantauan pelaksanaannya.
Surat edaran itu juga meminta kantor-kantor pemerintahan menanam cabai dan sayuran lainnya minimal 15 polybag di lingkungan kantor. Bahkan ASN didorong untuk mengampanyekan kegiatan tersebut melalui media sosial pribadi dan memberikan respons positif terhadap unggahan sesama peserta gerakan tanam cabai.
Di satu sisi, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menggerakkan seluruh elemen birokrasi untuk menghadapi inflasi pangan. Namun di sisi lain, pertanyaan mengenai batas antara partisipasi sukarela dan kewajiban administratif semakin menguat untuk dikritisi.
Beban Produksi Berpotensi Berpindah ke ASN
Salah satu kritik selanjutnya yang muncul terhadap program ini adalah potensi berpindahnya sebagian beban pengendalian harga pangan ke individu ASN.
Meskipun tidak terlihat besar, aktivitas menanam cabai tetap membutuhkan biaya. Mulai dari pembelian polybag, bibit, pupuk, media tanam, kebutuhan air, hingga waktu perawatan selama beberapa bulan.
Jika seluruh kebutuhan tersebut ditanggung secara mandiri oleh ASN, maka muncul kesan bahwa pemerintah sedang memindahkan sebagian tanggung jawab produksi ke kantong pribadi pegawainya.
Padahal pengendalian inflasi pada dasarnya merupakan fungsi pemerintah yang didukung oleh anggaran, kebijakan, dan instrumen kelembagaan yang memang telah disiapkan untuk tujuan tersebut.
Panen Tiga Bulan, Bukan Solusi Jangka Pendek
Tantangan lain terletak pada faktor waktu. Cabai membutuhkan waktu sekitar tiga bulan sebelum dapat dipanen.
Sementara lonjakan harga cabai umumnya terjadi dalam periode yang relatif singkat atau ketika pasokan dari sentra produksi mengalami gangguan dan tidak mencukupi angka kebutuhan minimum.
Akibatnya, ketika hasil panen ASN mulai tersedia, harga pasar bisa saja sudah kembali normal karena faktor musiman telah berlalu.
Kondisi ini membuat efektivitas program dalam meredam gejolak harga jangka pendek menjadi layak untuk dievaluasi secara lebih mendalam.
Perlunya Penguatan Kebijakan Strategis
Cilegon selama ini bukan daerah penghasil cabai. Pasokan komoditas tersebut berasal dari sejumlah wilayah sentra produksi di luar daerah.
Karena itu, solusi yang dinilai lebih strategis adalah memperkuat kerja sama pasokan dengan daerah produsen, memperluas operasi pasar ketika harga mulai naik, serta membangun sistem cadangan pangan yang lebih kuat.
Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan aset milik daerah seperti lahan kosong, tanah kelurahan, atau aset BUMD yang belum produktif untuk dijadikan kebun komunal berskala lebih besar dan dikelola secara profesional.
Dengan pendekatan tersebut, produksi pangan menjadi bagian dari kebijakan daerah yang terukur, bukan bergantung pada kemampuan dan kesediaan masing-masing individu ASN.
Jadikan Gertam Sebagai Program Pendukung
Gerakan menanam cabai sebenarnya dapat menjadi program edukasi yang positif apabila dijalankan secara sukarela dan didukung fasilitas yang memadai.
Namun publik juga berharap program semacam ini tidak menjadi alasan untuk mengurangi fokus pada kebijakan yang lebih fundamental yang bisa ditempuh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Ketika harga cabai melonjak, masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah melalui penguatan pasokan, distribusi, operasi pasar, dan kebijakan pangan yang terukur. Bukan sekadar memindahkan sebagian tanggung jawab tersebut ke personal ASN.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya diukur dari berapa banyak polybag yang ditanam, melainkan dari kemampuan pemerintah memastikan harga tetap terjangkau dan pasokan bahan pangan tersedia bagi seluruh warga Kota Cilegon.
