- Komisi IV DPRD Cilegon melakukan monitoring ke Dinas Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi anggaran dan penanganan insiden industri.
- Monitoring ini mengungkap satu temuan BPK terkait jasa konsultan yang sedang dalam proses penyelesaian, serta pendapatan DLH yang masih di bawah target.
- Dewan juga menyoroti penanganan insiden industri seperti ledakan dan kebocoran di perusahaan beberapa waktu lalu, yang masih menunggu kepastian dari pemerintah mengenai hasil investigasi.
Komisi IV DPRD Kota Cilegon baru-baru ini melakukan monitoring ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan penanganan insiden industri.
Monitoring Anggaran dan Kinerja
Menyimak pemberitaan dari faktabanten.co.id pada 07/07/2026, kunjungan ini bertujuan untuk mengecek realisasi kinerja semester pertama dan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dewan juga berusaha mendapatkan penjelasan tentang penyelesaian temuan BPK dan insiden industri yang terjadi di Cilegon beberapa bulan belakangan.
Temuan BPK dan Pendapatan DLH
Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Muhammad Saiful Basri, menjelaskan bahwa monitoring ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran di DLH.
"Kegiatan monitoring kita kan terkait memang RAPBD, terkait masalah laporan semester juga dan prognosis, termasuk terkait masalah laporan dari BPK," katanya.
Basri menyampaikan bahwa ada satu temuan BPK yang berkaitan dengan jasa konsultan yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian.
"Terkait masalah laporan dari BPK, dari Dinas LH tadi menyampaikan cuman ada satu temuan terkait masalah konsultan, dan itu tadi dari penyampaian Pak Kadisnya sendiri menyampaikan bahwa itu sedang dalam proses untuk diselesaikan," ujarnya.
Komisi IV juga menyentuh capaian pendapatan DLH hingga semester pertama tahun anggaran 2026, yang dinilai masih di bawah target.
"Pencapaian untuk di RAPBD, dari target 5,5 yang sudah tercapai di semester pertama ini sekitar 2, 2 koma sedikitlah kalau enggak salah," katanya.
Insiden Industri yang Mengkhawatirkan
Selain itu, dewan mempertanyakan penanganan insiden industri seperti ledakan dan kebocoran yang terjadi di Cilegon.
Basri menambahkan bahwa masyarakat masih menunggu kepastian mengenai hasil investigasi dan langkah penanganan dari pemerintah.
"Di beberapa bulan kemarin ada beberapa industri juga yang terjadi ledakan, insiden, kebocoran seperti itu, yang memang sampai saat ini mungkin belum ada jawaban yang memuaskan," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DLH Kota Cilegon, Sabri Mahyudin, menjelaskan bahwa temuan BPK sedang ditindaklanjuti bersama pihak ketiga.
"Sudah. Jadi, kita sudah komunikasikan dengan pihak ketiganya, dan mereka siap untuk mengembalikan dari temuan BPK," ujarnya.
Pentingnya Alat Pengukur Indeks Kualitas Udara
Sabri juga menjelaskan perlunya alat pengukur indeks kualitas udara untuk memantau kondisi lingkungan pasca-insiden di pabrik kimia.
"Minimal kan kita kalau ada accident dalam kondisi normal, ya kita tahu lah kondisi udara untuk siapa? Untuk masyarakat kan, kesehatan masyarakat," pungkasnya.
Berita ini menggambarkan upaya pemerintah setempat dalam menangani masalah industri dan lingkungan hidup yang penting.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: faktabanten.co.id (07/07/2026)
