- Menteri PANRB Rini Widyantini mengimbau instansi pemerintah memberikan fleksibilitas kerja bagi ASN yang akan mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah.
- Kebijakan ini berlaku bagi ASN yang memiliki anak di jenjang PAUD, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah sebagai bentuk dukungan terhadap proses adaptasi anak di lingkungan sekolah.
- Pemerintah menilai kehadiran orang tua pada hari pertama sekolah penting untuk memberikan dukungan mental dan emosional bagi anak.
- Meski demikian, penerapan fleksibilitas kerja tetap harus menjaga kualitas pelayanan publik, keberlangsungan tugas pemerintahan, dan pencapaian kinerja organisasi.
Melansir unggahan Narasi TV, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengimbau instansi pemerintah untuk memberikan fleksibilitas kerja kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah.
Kebijakan tersebut muncul seiring dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar setelah masa libur sekolah berakhir dan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di berbagai daerah.
Berlaku untuk ASN yang Memiliki Anak di Jenjang PAUD hingga SMA
Fleksibilitas kerja ini diperuntukkan bagi ASN yang memiliki anak di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah.
Melalui kebijakan tersebut, para orang tua yang berstatus ASN diharapkan dapat mendampingi anak mereka pada momen penting hari pertama sekolah tanpa mengabaikan tanggung jawab pekerjaan.
Kehadiran Orang Tua Dinilai Penting bagi Anak
Menurut Rini Widyantini, hari pertama sekolah menjadi salah satu momen penting bagi anak. Kehadiran orang tua dinilai dapat memberikan dukungan mental dan emosional yang membantu anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru.
Pendampingan pada hari pertama sekolah juga dianggap mampu memberikan rasa aman dan nyaman, terutama bagi anak-anak yang baru memasuki jenjang pendidikan baru.
Pelayanan Publik Tetap Harus Berjalan Optimal
Meski memberikan ruang fleksibilitas kepada ASN, pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut tetap harus memperhatikan keberlangsungan tugas pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta pencapaian kinerja organisasi.
Instansi pemerintah diminta mengatur penerapannya secara bijak agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Rini Minta Jangan Mengurangi Kualitas Pelayanan Publik
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa fleksibilitas kerja yang diberikan kepada ASN tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pemerintahan maupun pelayanan publik.
"Penerapan fleksibilitas kerja ini tidak boleh mengurangi kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Justru sebaliknya, kita harapkan melalui kebijakan ini ASN bisa bekerja lebih fokus, adaptif terhadap perkembangan, serta lebih seimbang dalam kehidupan," kata Rini Widyantini, sebagaimana dikutip Narasi TV.
Sumber: unggahan Narasi TV (@narasi.tv).
