Oke, jadi DPRD Kota Cilegon baru aja merilis sekitar 20 rekomendasi untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Cilegon Tahun 2025.
Tapi, tunggu dulu, rekomendasi ini jangan sampai cuma jadi hiasan dinding yang nggak ada artinya, ya! Situasi ini berpotensi jadi formalitas tahunan doang, dan itu agak bikin kita semua meragukan niat asli pemerintah. Mari kita bedah ini lebih dalam!
Legislatif tuntut Komitmen Pemkot
Menyimak pemberitaan dari bantennews.co.id pada 07/05/2026, penetapan rekomendasi ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Cilegon. Rahmatulloh, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj, mengungkapkan bahwa hasil rekomendasi itu harus diimplementasikan secara nyata.
Dia menegaskan, "Pembahasan hasil rekomendasi LKPj yang sudah dilaksanakan tadi harus dijalankan, sehingga rekomendasi ini tidak hanya jadi bungkus kacang saja.
Jangan sampai seperti 2024 masih banyak yang tidak dilaksanakan." Nah, ini dia, kita semua berharap rekomendasi ini nggak cuma jadi barang pajangan aja, kan?
Rekomendasi yang Butuh Tindakan Nyata
Oke, mari kita bahas lebih lanjut soal rekomendasi yang katanya “harus dijalankan.” Rahmatulloh menekankan bahwa rekomendasi DPRD tidak boleh cuma berakhir di atas kertas.
Artinya, kita butuh aksi nyata dari organisasi perangkat daerah (OPD) di Cilegon. Bukan hanya sekedar dokumen seremonial yang dibaca saat rapat. Kita semua setuju kan, bahwa tindakan nyata adalah kunci untuk perubahan yang lebih baik?
Usulan atas Pengawasan yang Kurang Ketat
Rahmatulloh juga mengusulkan agar setiap OPD rutin menggelar rapat evaluasi triwulan bersama komisi-komisi DPRD. Ini penting banget supaya semua rekomendasi bisa dievaluasi dan ditindaklanjuti.
Apakah mereka akan melakukannya? Belum ada kepastian, dan ini jadi PR besar bagi kita semua untuk terus mengawasi. Jangan sampai rekomendasi ini hanya jadi wacana tanpa pengawasan yang serius!
Janji Wali Kota yang Perlu Diingat
Sementara itu, Wali Kota Cilegon, Robinsar, memastikan bahwa dia akan mengawasi langsung pelaksanaan rekomendasi di tiap OPD. Dia bilang, “Saya sampaikan kepada Sekda untuk monitor apa yang menjadi rekomendasi untuk OPD masing-masing.” Bagus sih, tapi apakah semua orang di Cilegon benar-benar yakin bahwa ini akan terlaksana? Kita tunggu dan lihat aja, ya!
Jadi, gimana menurut kamu tentang rekomendasi ini? Apakah sudah pas atau masih banyak bolongnya? Mari kita diskusikan atau share pendapat kamu tentang bagaimana seharusnya kebijakan ini dijalankan agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Cilegon. Yuk, kita suarakan!
Sumber: bantennews.co.id (07/05/2026)