Jadi gini, ada yang aneh nih di Cilegon. Banyak investasi masuk, tapi di sisi lain, kita juga lihat banyak yang kena PHK. Kok bisa ya?
Fraksi PAN Soroti Angka PHK Tinggi
Ini yang jadi perhatian serius dari anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Cilegon, Rahmatullah.
Dia menyoroti lahirnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan-perusahaan gede seperti PT Krakatau Osaka Steel, yang jadi viral karena video perpisahan karyawan. Biar investasi ramai-ramai, tapi kalau dampaknya buat masyarakat lokal minim, untuk apa coba?
Membaca pemberitaan dari faktabanten.co.id pada 06/05/2026, Rahmatullah bilang ada ketidakseimbangan antara pertumbuhan investasi yang terus melaju dan kondisi ketenagakerjaan yang malah makin parah.
Iya, kita semua paham investasi itu penting, tapi kalau cuma jadi angka doang di atas kertas dan masyarakat lokal tetap terpinggirkan, ya buat apa? Dia menegaskan, "Jadi, investasi besar-besaran masuk, tapi tenaga kerja lokal malah banyak kena PHK? Lalu apa gunanya? Cilegon ini seperti tamu yang baik hati menerima siapa pun, tapi tuan rumahnya sendiri kelaparan." Nah lo, bisa dibayangkan kan betapa frustasinya?
Investasi Tanpa Dampak Nyata
Dalam pandangan Rahmatullah, arus modal yang mengalir ke Cilegon belum memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Dia mempertanyakan, "Pak, kita ini punya kewenangan, lho, untuk mengarahkan investasi. Bukan sekadar menjadi operator OSS yang pasrah menerima apa pun." Artinya, pemerintah daerah seharusnya lebih aktif dalam mengatur arus investasi agar bisa menguntungkan warga setempat.
Regulasi Investasi yang Tak Digunakan
Lebih jauh, dia menekankan bahwa ada regulasi yang memberikan ruang bagi daerah untuk menetapkan syarat bagi investor.
Namun, "kenapa tidak pernah dipakai?" Ini jadi tanda tanya besar. Apakah pemerintah daerah bener-bener serius dalam memanfaatkan semua potensi yang ada?
Lebih baik ada kebijakan yang jelas dan bisa menguntungkan pelaku lokal, bukan hanya mengandalkan investasi dari luar yang tidak memberikan manfaat langsung.
Kemitraan yang Perlu Ditegaskan
Rahmatullah juga mengingatkan pentingnya kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal. Dia ngingetin, "Jangan sampai investor datang, semua material dari luar, tenaga kerja dari luar, hanya toilet-nya saja pakai tukang lokal. Itu tidak adil," ungkapnya.
Jadi, ada PR besar di sini untuk membuat regulasi yang mewajibkan investor untuk bekerja sama dengan usaha lokal agar semua pihak bisa diuntungkan.
Terakhir, Rahmatullah juga mencermati koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih lemah dan sering bikin investasi terhambat.
Dia punya saran simpel: "buat Service Level Agreement (SLA) yang mengikat semua OPD." Dengan sistem yang lebih terstruktur, semua bisa saling mendukung tanpa saling lempar tanggung jawab.
Jadi, setelah mendengar semua ini, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kebijakan yang ada sudah betul-betul berpihak pada masyarakat lokal? Atau jangan-jangan kita masih terjebak dalam rutinitas yang sama?
Menurut kamu gimana tentang kebijakan ini? Apakah sudah pas atau masih banyak bolongnya? Yuk, diskusi atau share pendapat kamu!
Sumber: faktabanten.co.id (06/05/2026)