Kecaman Terhadap Pejabat BPKPAD Cilegon
Ketua KOHATI HMI Cabang Cilegon, Dian Novita Sari, menyampaikan pernyataan tegas terkait dugaan perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh oknum pejabat di BPKPAD Kota Cilegon. Dugaan tersebut mencakup tindakan menggoda pegawai perempuan yang sudah berkeluarga, yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan kerja.
Dampak Terhadap Etika dan Moralitas
Dian berpendapat bahwa jika tuduhan tersebut terbukti benar, maka hal ini tidak hanya merupakan pelanggaran etika, melainkan juga menunjukkan adanya penurunan moralitas di kalangan aparatur sipil negara yang seharusnya dapat menjadi teladan dalam menjaga integritas dan profesionalisme.
“Kami mengecam keras perilaku tidak bermoral seperti ini. Ini bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi sudah mencederai marwah institusi dan menunjukkan kegagalan dalam membangun budaya kerja yang sehat dan beradab,” tegas Dian pada Minggu (26/04/2026).
Pentingnya Menghargai Martabat Perempuan
Ia juga menyoroti bahwa tindakan tersebut mencerminkan rendahnya kesadaran sebagian aparatur dalam menghargai perempuan sebagai individu yang memiliki martabat dan hak yang harus dijunjung tinggi. “Perempuan bukan objek godaan. Perempuan adalah subjek yang harus dihormati hak, martabat, dan kehormatannya. Ketika ada oknum Pejabat ASN yang bertindak melecehkan secara verbal atau sikap, itu adalah bentuk nyata ketidakmampuan dalam menjaga profesionalisme dan etika publik,” lanjutnya.
Desakan untuk Tindakan Tegas
Dian mengajak pimpinan BPKPAD Kota Cilegon untuk tidak bersikap pasif dan segera mengambil langkah tegas, transparan, serta akuntabel terhadap oknum yang terlibat. “Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk dan memperlihatkan bahwa institusi tidak serius dalam melindungi perempuan. Kami menolak keras segala bentuk pembiaran. Harus ada tindakan nyata, bukan sekadar klarifikasi normatif,” ujarnya.
Menjaga Lingkungan Kerja yang Aman
KOHATI juga menegaskan bahwa lingkungan kerja harus menjadi ruang aman, bebas dari intimidasi, pelecehan, dan penyalahgunaan relasi kuasa. Dalam situasi ini, penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat bekerja tanpa merasa tertekan atau terganggu oleh perilaku yang tidak pantas.
Sumber: krakataumedia.com (26/04/2026)