Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan paket kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang berisi "8 butir transformasi budaya kerja nasional". Kebijakan ini diharapkan dapat merespons dinamika global yang berdampak pada rantai pasok dan energi, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Konferensi Pers Airlangga
Dalam keterangan pers, Airlangga mengatakan, "Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dan fundamental yang kokoh," kata Airlangga dalam konferensi pers yang digelar melalui Zoom pada Selasa malam, 31 Maret 2026.
Kemudian ia mengatakan bahwa mulai 1 April 2026, aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan untuk bekerja dari rumah (WFH) setiap hari Jumat. Selain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, mendorong ASN untuk menggunakan transportasi publik, dan memangkas perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen serta luar negeri hingga 70 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat menghemat pengeluaran dan mempromosikan efisiensi energi.
Pengecualian untuk 6 Sektor
Namun, tidak semua sektor akan menerapkan kebijakan WFH. ASN yang berada di posisi sektor-sektor berikut dikecualikan:
- Layanan publik (kesehatan, keamanan, kebersihan)
- Sektor strategis (industri, energi, air, bahan pokok, makanan-minuman)
- Perdagangan
- Transportasi
- Logistik
- Keuangan
Tujuan Kebijakan WFH dan Harapan Pemerintah
Airlangga juga menambahkan bahwa penghematan dari kebijakan ini diperkirakan mencapai Rp 6,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta potensi penghematan belanja BBM masyarakat yang dapat mencapai Rp 59 triliun. "Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada perubahan pola kerja yang lebih berbasis digital," ungkapnya.
Dengan kebijakan yang dirancang untuk mendukung stabilitas ekonomi dan efisiensi energi, diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari penghematan yang dihasilkan. Pemerintah akan melakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan untuk memastikan efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.