Pengukuhan Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas
Wali Kota Cilegon, Robinsar, baru-baru ini mengunggah momen pengukuhan ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Nurul Ikhlas melalui akun Instagram @robinsar19.
Dalam keterangannya, ia menekankan pentingnya upaya bersama dalam memakmurkan rumah Allah dan berharap pengelolaan masjid dapat lebih maju serta memberikan manfaat bagi masyarakat. "Ikhtiar dalam rangka memakmurkan rumah allah 🙏," tulisnya.
Unggahan ini mendapat berbagai tanggapan dari netizen, termasuk beberapa suara elemen masyarakat terhadap kebijakan yang meminta perhatian pemerintah daerah.
Suara dari Pegawai Linmas
Di antara komentar yang muncul, akun @muhammad_leo17 mengekspresikan kekecewaan dengan mengatakan, "Pak honor linmas pripun lake kabare tekan Saiki Gusti Saiki mah diburini wong cilik mah😢". ungkapnya.
Jika diterjemahkan artinya kurang lebih "pak honor linmas bagaimana tidak ada kabarnya sampai sekarang, Ya Allah sekarang mah diakhirlan aja orang kecil mah"
Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran mengenai kesejahteraan petugas linmas di tengah berbagai program yang dicanangkan.
Aspirasi Gaji Guru PPPK Paruh Waktu
Sementara itu, akun @shofi_anhar memberikan pujian terhadap Wali Kota Cilegon, namun juga menyampaikan keprihatinan mengenai gaji Guru PPPK paruh waktu yang masih di bawah 1 juta.
Ia mengungkapkan, "Aamiiin yaa robbal'aalamiin bapak @robinsar19 menurut saya tuh walikota paling bijaksana, ramah, baik hati. Tapi satu yg msh dilupakan gaji Guru PPPK Paruh waktu msh d bawah 1 juta," tulisnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Robinsar membalas, "@shofi_anhar insyallah sedang diperjuangkan 🙏", yang menunjukkan bahwa ia menyadari masalah tersebut dan berkomitmen untuk mencarikan solusi.
Pengukuhan ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas oleh Wali Kota Cilegon tidak hanya menarik perhatian masyarakat terhadap upaya pemakmuran masjid, tetapi juga jadi momen menyoroti berbagai isu sosial dan kesejahteraan yang masih perlu perhatian lebih dari pemerintah daerah. Berbagai komentar netizen mencerminkan harapan dan keprihatinan masyarakat terhadap kebijakan yang ada.