Seiring dengan pertumbuhan industri yang pesat di kota Cilegon, gejala sosial yang muncul seringkali menyisakan banyak pertanyaan.
Salah satu isu yang mencuat adalah masalah banjir yang kerap melanda daerah industri. Di tengah perdebatan ini, suara dari masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk didengar.
Posisi Dewan dan Industri yang Tertukar
Dalam sebuah unggahan di Facebook pada Minggu, 13 Februari 2026, seorang warga yang akrab disapa Kang Nasir Rosyid menyampaikan pandangannya mengenai masalah ini.
Unggahan tersebut dengan melampirkan foto pemberitaan surat kabar dengan judul "Pihak Industri Ngeluh ke Dewan"
Dengan nada yang tegas, ia menyoroti bahwa keluhan yang sebenarnya harusnya datang dari masyarakat yang diwakili oleh Dewan, bukan dari pihak industri.
“Kebalik silite (red:pantatnya), harusnya yang ngeluh itu masyarakat yang direpresentasikan Dewan,” tulisnya dalam keterangan tersebut, menunjukkan ketidakpuasannya terhadap perwakilan rakyat yang seharusnya lebih peka terhadap kondisi warganya.
Posisi Industri dan Aspek Lingkungan
Lebih lanjut, Kang Nasir menjelaskan bahwa masalah banjir di wilayah industri bukanlah sekadar masalah yang muncul tiba-tiba, melainkan berakar dari kehadiran industri itu sendiri. “Masalah banjir di wilayah industri itu justru problemnya (bukan penyebabnya) berawal dari kehadiran industri,” ujarnya, menekankan bahwa dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri seharusnya menjadi perhatian serius.
Menurutnya aktivitas industri saat ini, sering kali tidak mempertimbangkan aspek lingkungan. “Kebijakan apapun yang diambil penguasa, selama industrinya membangun tanpa memperhatikan lingkungan, kali diurug, tancang di urug, ya akan terus begini,” jelasnya, menyoroti bahwa upaya pemerintah akan sia-sia tanpa adanya perhatian dari pihak industri.
Keberadaan Dewan Sebagai Perwakilan Rakyat
Dalam konteks ini, salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah Dewan dan penguasa benar-benar mendengarkan keluhan masyarakat?
Atau justru terjebak dalam kepentingan industri yang lebih menguntungkan secara ekonomi?
Kang Nasir tampaknya meragukan hal tersebut, menyebutkan bahwa kondisi ini hanya akan membawa dampak lebih buruk bagi masyarakat. “Paleng ndas (red: pusing kepala) masyarakarat,” ungkapnya, menggambarkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat ketidakadilan ini.
Di balik ungkapan Kang Nasir, ada gambaran yang lebih luas mengenai dinamika antara industri, pemerintah, dan masyarakat.
Ketika pabrik-pabrik dibangun tanpa memperhatikan dampak lingkungan, hasilnya bisa sangat merugikan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Banjir yang berulang kali melanda bukan hanya sekadar masalah teknis, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistematis dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya.
Sumber: Unggahan Facebook @moch.nasir.501, 13 Februari 2026