Banjir yang terus menerjang Cilegon menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Terutama ketika hujan deras mengguyur, banyak warga yang terpaksa menghadapi genangan air yang merusak, yang memperlihatkan betapa mendesaknya kondisi lingkungan yang sedang terjadi.
Isu ini semakin menguat dengan sorotan dari berbagai pihak, termasuk Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, yang menganggap perlunya evaluasi menyeluruh terhadap faktor penyebab banjir yang semakin sering melanda kawasan tersebut.
Penanganan Banjir di Cilegon Mendapatkan Sorotan WALHI
Dalam beberapa tahun terakhir, Cilegon sering kali diterpa fenomena banjir yang merugikan banyak pihak, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan rawan. Sering kali, banjir dikaitkan dengan intensitas hujan yang tinggi, namun faktor lain juga berkontribusi pada masalah ini.
Melansir dari bantennews.co.id (14/01/2026), Walhi Jakarta menyoroti perlunya Pemkot Cilegon untuk lebih terbuka dalam menangani akar permasalahan banjir yang kerap melanda, bukan hanya solusi teknis yang mungkin hanya akan menimbulkan masalah baru di masa depan. Ini menjadi penting mengingat dampak yang timbul tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pada ekosistem yang lebih luas
Jangan Hanya Menyalahkan Alam
Nur Cholis Hasan, Staff Program Walhi Jakarta, memberikan pandangan yang tajam mengenai situasi ini. Dalam sebuah wawancara, ia menegaskan pentingnya mencari solusi yang benar-benar menyentuh inti masalah.
“Jika berniat mencari solusi banjir Cilegon ini harus cari akar masalahnya, bukan teknisnya dulu. Pemerintah buat tandon, tanggul sekarang jebol dan banjir lebih meluas. Sebetulnya, kita mau meminimalisir atau menambah risiko? Jadi, kaji ulang rencana tata ruang wilayah kalau punya niat baik untuk masyarakat Cilegon,” katanya kepada BantenNews.co.id, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, pernyataan Pemkot Cilegon bahwa banjir disebabkan oleh hujan yang deras dan air rob tidak sepenuhnya tepat. “Kasian alam ini. Sudah dirusak, disalahkan pula. Di hulu tutupan hutan dibuka untuk tambang, di hilirnya betonisasi dan reklamasi yang lebih tinggi. Dari sini penting kita lihat RTRW Cilegon. Pemerintah sudah benar belum dalam perencanaan pola dan tata ruangnya?” sindirnya.
Cholis juga menunjukkan dugaan bahwa ketidakteraturan dalam RTRW Cilegon merupakan suatu upaya yang disengaja untuk mendukung rencana yang lebih besar yang menguntungkan segelintir pihak. “Dalam RTRW sebagian wilayah Ciwandan yang saat ini merupakan permukiman sudah ditetapkan untuk proyeksi kawasan industri, seperti wilayah Tegalratu, Kepuh dan Gunung sugih. Apakah kerusakan di hulu dan hilir ini menjadi bagian dari proses akselerasi ekspansi industrialisasi di Cilegon?” ujarnya.
Ia menegaskan kembali bahwa Pemkot Cilegon harus mengkaji ulang RTRW secara adil dan transparan untuk benar-benar menyelesaikan persoalan banjir dan menghindari potensi bencana lebih lanjut, seperti likuefaksi, tsunami, dan kegagalan teknologi.
Kebutuhan Jangka Panjang untuk Solusi Banjir Cilegon
Melihat pandangan dari Walhi Jakarta, jelas bahwa ada kebutuhan mendesak untuk Pemkot Cilegon untuk tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan dampaknya terhadap lingkungan. Ini mencerminkan pergeseran dalam pendekatan tata ruang yang harus dilakukan untuk menjamin keberlanjutan.
Dengan bencana banjir yang terjadi secara berulang, masyarakat harus mulai mempertanyakan ketidakselarasan antara kebijakan pembangunan dan kondisi lingkungan yang ada. Ketidakmampuan untuk menyerap air tanah, akibat krisis daya tampung lingkungan, menunjukkan bahwa pendekatan saat ini tidak memadai.
Data menunjukkan bahwa dengan meningkatnya intensitas hujan, dan tanpa langkah perbaikan yang tepat, potensi kerugian yang lebih besar akan terjadi. Hal ini menuntut Pemkot untuk lebih responsif dan transparan dalam perencanaan kota, agar risiko bencana di masa depan dapat diminimalisir.
Refleksi Kritis dan Harapan Publik
Dalam konteks permasalahan banjir ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama: Apakah pemkot benar-benar memperhatikan kesejahteraan warga dalam perencanaan tata ruang yang ada?
Apakah kebijakan pembangunan yang ada saat ini justru memperburuk kondisi lingkungan dan meningkatkan risiko bencana? Bagaimana kita sebagai masyarakat dapat berperan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah?
Diskusi publik yang konstruktif sangat penting untuk mendorong pemerintah agar bertindak demi kepentingan masyarakat. Hanya dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat berupaya mencegah bencana yang lebih besar di masa depan.
Sumber: bantennews.co.id (14/01/2026)