Meskipun telah diresmikan setengah tahun yang lalu, operasionalisasi koperasi-koperasi ini terhambat akibat masalah kesiapan pengurus.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon, Didin S Maulana.
Kendala Utama Operasional
Persoalan utama yang dihadapi koperasi-koperasi ini terkait dengan kesiapan pengurusnya. Didin S Maulana, dalam percakapannya melalui telepon, menyebutkan bahwa saat ini baru sekitar 60 persen dari total koperasi yang beroperasi.Dari 26 koperasi yang aktif, hanya 23 yang telah memproses pembiayaan di BPRS-CM.
Permasalahan terkait pengelolaan dan kolaborasi antaranggota menjadi faktor keterlambatan operasional ini.
Upaya Penyelesaian Masalah
Didin mengidentifikasi bahwa masalah utama terletak pada rendahnya kesiapan dan kurangnya sinergi antar pengurus. Untuk mengantisipasi situasi ini, ia berencana mengundang para Lurah dan pengurus KKMP guna mencari solusi.Jika diperlukan, akan dilakukan evaluasi dan mungkin perombakan dalam struktur kepengurusan agar target operasional 100 persen dapat tercapai dalam waktu dekat.
Pendanaan dari Pemerintah
Mengenai permodalan koperasi, Pemerintah Kota Cilegon telah memberikan dukungan finansial melalui BPRS Cilegon Mandiri. Setiap koperasi mendapatkan dana awal sebesar 10 juta rupiah tanpa bunga dan tanpa biaya jasa selama dua bulan pertama.Langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi operasional koperasi agar dapat segera berjalan dengan lancar.
Harapan ke Depan
Keberadaan koperasi yang aktif sangat penting untuk menggerakkan perekonomian lokal. Didin menegaskan bahwa kepengurusan koperasi harus segera siap agar semua KKMP dapat berfungsi sepenuhnya.Tujuan akhir adalah memastikan seluruh koperasi aktif beroperasi tahun ini, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Seperti yang diberitakan oleh bantennews.co.id (03/01/2026).
Sumber: www.bantennews.co.id (03/01/2026)
Sumber: www.bantennews.co.id (03/01/2026)