Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto sejak 2025 diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan ibu hamil.
Namun, fakta lapangan setahun setelah peluncuran hingga pada awal 2026 mengungkap realitas pahit, program ini tidak hanya merusak rantai distribusi pedagang kecil dan membebani konsumen individu melalui inflasi pangan, tetapi juga secara sistematis menguntungkan pemain besar, korporasi, dan elite politik yang dekat dengan kekuasaan.
Kontrak Grosir, Pasar Tradisional Tersingkir
Mekanisme pengadaan MBG yang terpusat dan bergantung pada kontrak grosir besar telah meminggirkan pedagang tradisional. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) dan Center for Economic and Law Studies (Celios) mencatat bahwa serapan dari pasar tradisional minim, sementara permintaan nasional melonjak. (sumber: kbr.id)
Distoris rantai pasok
Di berbagai daerah seperti Lombok Barat, pasar tradisional sepi, omzet pedagang kecil anjlok, dan usaha makanan jalanan terpaksa tutup atau PHK karyawan. Sementara itu, konsumen rumah tangga biasa menanggung harga pangan yang melonjak (ayam ras naik signifikan, sayur-mayur hingga 100% di beberapa wilayah) akibat distorsi pasok yang diciptakan program ini. (sumber: kompas.com)
Afiliasi Para Elite
Dugaan yang lebih mengkhawatirkan adalah siapa yang sesungguhnya menuai keuntungan terbesar dari program ini. Penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap 102 yayasan mitra MBG mengungkap fakta mencengangkan: sedikitnya 28 yayasan (27,45%) memiliki afiliasi politik formal dengan partai penguasa, politisi, aparat, bahkan mantan terpidana korupsi. (sumber: tempo.co)
BBC Indonesia melaporkan bahwa ratusan yayasan mitra terafiliasi dengan orang dekat pejabat, termasuk yang pernah tersangkut kasus korupsi. Transparency International Indonesia bahkan memperingatkan risiko korupsi sistemik yang tinggi karena patronase politik ini. (sumber: bbc.com & ti.or.id)
Keterlibatan UMKM Hanya Narasi di Media
Dengan anggaran triliunan rupiah mengalir melalui yayasan-yayasan ini, jelas bahwa elite politik dan jaringan kekuasaan lah yang paling diuntungkan (bukan petani kecil, pedagang pasar, atau UMKM lokal). Kekuatan lembaga-lembaga tersebut membeli dalam kuantiti besar, membuat mereka leluasa menekan harga dan menyedot pasokan untuk kebutuhan pasar retail. (sumber: antikorupsi.org)
Klaim pemerintah bahwa program ini melibatkan ribuan UMKM sering kali hanya retorika; realitasnya, kontrak besar cenderung mengalir ke pemain mapan dan entitas terafiliasi kekuasaan, sementara rantai pasok lokal tersingkir, pasokan distribusi retail untuk masyarakat semakin berkurang akibatnya harga-harga naik.
Praktik Patronase dan Celah Korupsi
ICW secara tegas menyebut ini sebagai praktik patronase yang memperkuat dukungan politik sekaligus membuka celah korupsi. Paradoks ini semakin nyata: program yang katanya untuk rakyat kecil justru memperkaya segelintir elite sambil membuat pedagang kecil bangkrut dan keluarga biasa kesulitan belanja kebutuhan pokok hingga harga-harga yang merangkak naik karena pasokan retail berkurang drastis. (sumber: kbr.id)
Tanpa adanya reformasi mendasar (terutama transparansi pengadaan dan prioritas pada ekosistem lokal) MBG akan terus menjadi alat konsolidasi kekuasaan bagi pemain besar, bukan solusi sejati bagi masalah gizi bangsa. Fakta dari ICW, BBC, dan organisasi anti-korupsi lainnya menuntut evaluasi independen agar niat baik tidak lagi menjadi kedok bagi kepentingan elite.
