Kritik HMI Cilegon Terhadap Pengelolaan CSR
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon, TB Rizki Andika, mengungkapkan kritik tajam mengenai pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) di industri Kota Cilegon. Ia menilai bahwa tata kelola CSR saat ini tidak transparan, terintegrasi, dan berpotensi disalahgunakan.
Kurangnya Sinkronisasi dengan RPJMD
Rizki menekankan bahwa hingga saat ini belum ada sistem resmi yang menjamin bahwa CSR industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal ini mengakibatkan program CSR berjalan tanpa tujuan strategis, dengan kemungkinan tumpang tindih, dan dapat berfungsi hanya sebagai alat pencitraan semata.
“Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri, tapi ironisnya pemerintah daerah gagal memastikan dana CSR industri dikelola secara terencana dan terarah. Tanpa integrasi RPJMD, CSR hanya jadi proyek sporadis yang tidak menyentuh akar persoalan masyarakat,” tegas Rizki.
Minimnya Akses Informasi Publik
Lebih lanjut, HMI Cilegon menyoroti kurangnya platform publik yang menyajikan data komprehensif mengenai CSR.
Saat ini, masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap informasi terkait jumlah anggaran CSR yang dikeluarkan oleh industri, jenis program yang dilaksanakan, lokasi kegiatan, serta penerima manfaatnya. “Ini persoalan serius. Tidak adanya platform pelaporan terbuka menciptakan ruang gelap dalam pengelolaan CSR. Jika anggaran publik saja wajib transparan, mengapa dana CSR yang menyangkut kepentingan rakyat justru tertutup?” ujarnya.
Potensi Penyelewengan dan Permintaan Audit
Rizki memperingatkan bahwa kondisi ini berbahaya karena dapat membuka peluang penyelewengan anggaran, konflik kepentingan, hingga distribusi manfaat yang tidak adil.
Ia menekankan bahwa dana CSR sejatinya adalah mandat sosial untuk kesejahteraan masyarakat, bukan ruang untuk kepentingan elit.
HMI Cilegon mendesak pemerintah daerah untuk segera membangun platform terpadu yang mencakup pelaporan, verifikasi data, serta pemetaan program secara real-time dan dapat diakses publik.
Selain itu, Rizki juga menuntut agar seluruh program CSR industri di Kota Cilegon diaudit secara independen.
“Audit adalah keniscayaan. Tanpa audit, tidak ada jaminan bahwa dana CSR benar-benar sampai ke masyarakat. Jika pemerintah dan industri tidak mau diaudit, publik patut curiga ada yang sedang disembunyikan,” katanya lugas.
Kontrol Politik Mahasiswa
HMI Cilegon menegaskan bahwa kritik ini merupakan bentuk kontrol politik mahasiswa terhadap kekuasaan agar pembangunan tidak didominasi oleh segelintir kepentingan. “Kami tidak anti-industri, tapi kami menolak praktik pengelolaan CSR yang tidak akuntabel. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan modal. CSR harus berpihak pada rakyat, bukan menjadi bacakan terselubung,” tutup Rizki.
Sumber: krakataumedia.com (24/01/2026)