Cilegon Dukung Kebijakan Presiden, Wujudkan Pendidikan Merata dengan Fasilitasi Sekolah Rakyat


Di tengah tantangan yang dihadapi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, Pemerintah Kota Cilegon tampaknya siap membangun jembatan harapan. 

Melalui dukungan terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden RI, langkah ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih baik dan mendorong langkah konkret dalam mengurangi angka kemiskinan. 

Ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga tentang masa depan keluarga dan komunitas yang lebih luas.


Komitmen Pemkot Cilegon untuk Pendidikan

Pemerintah Kota Cilegon menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif yang dipandang sebagai kebijakan strategis oleh pemerintah pusat. 

Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon, Damanhuri, program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terintegrasi dari jenjang dasar hingga menengah. 

Mengutip pemberitaan dari krakataumedia.com (10/01/2026), Damanhuri menjelaskan, “Sekolah rakyat ini merupakan gagasan dari Pak Presiden untuk menurunkan angka kemiskinan.”

Dia juga menambahkan, “Harapannya, anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan ke depan mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya.” Dalam upaya tersebut, Dinas Sosial telah melakukan inventarisasi lahan untuk membangun gedung Sekolah Rakyat, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.


Tantangan Lahan untuk Sekolah Rakyat

Namun, tantangan muncul ketika Damanhuri mengungkapkan bahwa Cilegon belum memiliki aset lahan yang sesuai untuk mendukung pembangunan tersebut. “Setelah kami lakukan pembahasan lintas perangkat daerah, Cilegon belum memiliki aset lahan seluas 30 hektare,” jelasnya. 

Lahan yang paling luas di wilayah tersebut, yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, hanya seluas 9,5 hektare.

Lebih lanjut, Damanhuri menekankan bahwa lahan yang ada saat ini juga tidak memenuhi syarat teknis. “Kemiringan lahannya lebih dari 30 persen, sementara syarat dari pusat maksimal 20 persen. Selain itu, sertifikat lahannya juga masih berproses,” tuturnya, menyoroti berbagai kendala yang menghalangi langkah maju dalam pelaksanaan program ini.


Fasilitasi 17 Siswa Sekolah Rakyat

Walau dihadapkan pada kendala lahan, Pemkot Cilegon tetap berkomitmen untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tidak kehilangan kesempatan pendidikan. 

Damanhuri mengungkapkan, “Kami fasilitasi 17 siswa tersebut untuk mengikuti Sekolah Rakyat di Tangsel. Keberangkatan dan kebutuhan pendidikannya kami dukung.” Ini menunjukkan niat Pemkot untuk tetap melanjutkan misi pendidikan meski dengan segala keterbatasan yang ada.

Upaya ini mencerminkan semangat yang kuat untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi mendatang, meskipun harus berjuang melewati berbagai rintangan yang tidak mudah.


Tantangan dan Harapan di Depan

Saat Pemkot Cilegon berusaha untuk mendukung program Sekolah Rakyat, muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan dan efektivitas kebijakan ini. 

Apakah langkah-langkah yang diambil cukup untuk menjawab kebutuhan pendidikan bagi anak-anak miskin di Cilegon? Bagaimana jika lahan yang dibutuhkan tidak ditemukan, dan berapa banyak anak yang akan terpaksa kehilangan kesempatan ini?

Dalam era di mana pendidikan seharusnya menjadi prioritas, tantangan tersebut menimbulkan keraguan di benak publik. 

Masyarakat berharap agar pemerintah tidak hanya mengeluarkan janji-janji, tetapi juga melakukan tindakan nyata yang dapat memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, dapat mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Ini adalah panggilan untuk diskusi lebih lanjut mengenai langkah-langkah strategis yang akan diambil ke depan.


Sumber: krakataumedia.com (10/01/2026) 
Produk Sponsor