Aktivitas pembangunan di Kota Cilegon yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) kini tengah menjadi fokus pengawasan ketat dari elemen masyarakat sipil.
Organisasi Kemasyarakatan Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) Mada Kota Cilegon secara resmi menyampaikan keprihatinan mendalam terkait dugaan adanya sejumlah proyek yang dinilai memiliki kejanggalan.
Menanggapi hal ini, KKPMP telah melayangkan surat resmi permohonan audiensi kepada pihak terkait, mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas segera.
Fokus Utama Sorotan Publik, Indikasi Proyek Disperkim Cilegon Bermasalah
Laporan yang diterima oleh KKPMP mengindikasikan adanya ketidakberesan signifikan dalam pelaksanaan beberapa inisiatif pembangunan infrastruktur yang berada di bawah wewenang Disperkim Cilegon.
Proyek-proyek tersebut, yang biasanya bertujuan meningkatkan kualitas permukiman dan sarana umum, dicurigai tidak dieksekusi sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan.
Permasalahan yang disoroti mencakup dugaan penyimpangan dalam spesifikasi material yang digunakan, molornya jadwal pengerjaan, hingga adanya potensi kerugian keuangan negara akibat pengelolaan proyek yang kurang profesional.
KKPMP memandang perlu adanya penelusuran mendalam guna memastikan bahwa setiap alokasi dana publik benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.
Tuntutan Audiensi untuk Transparansi, Menarik Perhatian Kepala Dinas
Permintaan audiensi yang dilayangkan oleh KKPMP adalah upaya formal untuk menuntut klarifikasi komprehensif atas data proyek dan verifikasi di lapangan.
Organisasi tersebut menekan agar manajemen Disperkim Cilegon bersedia membuka seluruh dokumen pengadaan, catatan progres pengerjaan, dan hasil audit internal mereka.
Menurut perwakilan KKPMP, keterbukaan ini esensial untuk membendung spekulasi negatif yang mungkin merugikan citra pemerintah daerah, sekaligus menjamin bahwa program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Cilegon.
Mereka menaruh harapan besar agar surat permohonan audiensi ini mendapatkan respons cepat dan konstruktif dari Kepala Dinas terkait.
Menjaga Integritas Anggaran Pembangunan, Akuntabilitas Mutlak Diperlukan
Dalam ekosistem pembangunan daerah, peran pengawasan yang diemban oleh organisasi masyarakat sipil seperti KKPMP sangat penting dan tidak terpisahkan.
Mereka berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan keseimbangan (check and balance), memastikan bahwa pejabat pemerintah daerah menjalankan amanatnya dengan penuh tanggung jawab.
Apabila dugaan kejanggalan terbukti memiliki dasar kuat, temuan ini dapat menjadi pijakan awal bagi aparat penegak hukum untuk memulai audit investigatif.
Prinsip transparansi anggaran bukan hanya kebijakan, melainkan kewajiban konstitusional.
Oleh karena itu, respons yang jujur dan cepat dari Disperkim Cilegon terhadap isu sensitif ini akan menjadi penentu utama dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas tata kelola pemerintahan kota, khususnya dalam mengelola proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas.
Sumber: krakataumedia.com (03/12/2025)