Belanja yang Tak Selaras dengan Urgensi Kepentingan Publik
Idealnya, setiap anggaran yang direalisasikan oleh pemerintah daerah selaras dengan kebutuhan mendasar masyarakat. Terlebih dengan situasi saat ini. Dalam pemberitaan sebelumnya, alat berat milik DLH diketahui tidak bisa digunakan hingga berdampak pada penumpukan sampah di TPS Kranggot.
Masalah infrastruktur dan penanganan sampah di Cilegon bukan hal baru. Namun, belum tampak adanya perubahan signifikan di lapangan. Dalam konteks seperti ini, pengadaan fasilitas kebugaran, meskipun berniat baik untuk mendukung kesehatan ASN, menjadi sulit dibenarkan jika dibandingkan dengan urgensi kebutuhan masyarakat secara langsung.
Realisasi Anggaran Lama, Tanpa Koreksi Situasi Terkini?
Diketahui bahwa proyek ini merupakan bagian dari usulan anggaran tahun 2023. Hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Kabag Umum Setda Cilegon, seperti yang diberitakan radarbanten.co.id (12/7/2025). Namun realisasi yang terjadi di tahun 2025 inu, seharusnya memberi ruang bagi pemerintah kota untuk melakukan peninjauan kembali bahkan mencoretnya.
Mengingat situasi fiskal yang berubah, termasuk tekanan pada pendapatan daerah dan meningkatnya kebutuhan belanja wajib, harusnya menjadi alasan kuat untuk melakukan evaluasi.
Jika program tidak lagi sesuai dengan situasi keuangan dan kebutuhan publik, maka penghapusan atau penundaan seharusnya menjadi opsi logis. Kebijakan anggaran bukan sekadar persoalan formalitas administrasi, melainkan refleksi dari keberpihakan kepada kebutuhan paling mendesak yang dirasakan masyarakat.
Efisiensi Harus Dibuktikan Lewat Keputusan Strategis
Salah satu tantangan pemerintahan saat ini adalah menjaga kepercayaan publik di tengah penerapan kebijakan efisiensi APBD. Namun, efisiensi tidak hanya diucapkan, tetapi perlu diterapkan dalam bentuk keberanian mengambil keputusan sulit. Menghapus atau menunda belanja yang kurang relevan adalah bagian dari langkah strategis tersebut.
Ketika belanja alat fitness tetap diloloskan tanpa melihat ulang konteks realitas lapangan dan keuangan daerah, maka narasi efisiensi menjadi kontradiktif. Keputusan ini tidak hanya soal pembelian barang, tapi juga mencerminkan bagaimana pemerintah menyusun skala prioritas di tengah banyaknya program kerja yang belum berjalan.
Transparansi dan Pengawasan Publik Tetap Penting
Di sisi lain, penting juga bagi pemerintah daerah untuk membuka data dan dokumen pengadaan ini secara transparan kepada publik. Proses pengambilan keputusan anggaran bukan hanya urusan internal birokrasi, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Keterlibatan masyarakat dan kelompok sipil dalam mengawasi kebijakan publik adalah bagian penting dari demokrasi lokal. Kritik atau masukan yang muncul harus dipandang sebagai upaya untuk menjaga akuntabilitas, bukan sebagai serangan pribadi terhadap pemimpin daerah.
Pada akhirnya, masyarakat ingin melihat bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar membawa manfaat nyata. Jika masih ada jalan berlubang, sampah yang tak terangkut, dan kegiatan sosial masyarakat yang belum terlaksana, maka keputusan untuk mendahulukan pengadaan alat fitness tentu patut dipertanyakan.
Referensi:
- krakataumedia.com – 16/07/2025
- radarbanten.co.id - 12/07/2025
