Hai, Dulurnet! Kebayang nggak sih, kalau presiden tetap dipilih langsung sama rakyat, tapi wapresnya diserahkan ke MPR? Nah, ini bukan guyonan di warung kopi, tapi usulan serius dari mantan Ketua MK, Prof Jimly Asshiddiqie. Yuk, kupas tuntas sampai akhir, karena menurutnya, dengan cara seperti ini bisa jadi solusi buat cegah politik transaksional yang makin brutal!
Kursi Wapres Bukan Lagi 'Teman Koalisi'?
Prof Jimly Asshiddiqie punya gagasan unik yang bikin publik mikir dua kali soal sistem pemilu kita. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia mempertimbangkan skema baru, presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, tapi wakil presiden ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Alasannya? Supaya presiden bisa kerja bareng orang yang benar-benar dia percaya, bukan cuma “teman koalisi” hasil kompromi politik.
Usulan Ini Demi Demokrasi yang Lebih Bersih
Melansir dari pemberitaan gelora.co (13/06/2025), Jimly menyampaikan ide ini dalam forum diskusi "Menimbang Amandemen Konstitusi" di Jakarta Selatan. “Biar capresnya banyak, dan yang kedua, biar dia kuat, dia (presiden) dipilih langsung oleh rakyat. Wakilnya enggak usah, wakilnya dipilih oleh MPR saja,” tegas Jimly.
Menurut dia, format saat ini rentan diwarnai dagang sapi politik. Banyak pasangan capres-cawapres terbentuk karena tekanan elite dan transaksi di belakang layar. “Jadi orang yang dia sepakati, orang yang dia percaya. Jadi jangan orang lain karena negosiasi politik, karena tekanan politik, karena macam-macam,” jelasnya lagi.
Belajar dari Sistem Semi-Presidensial Luar Negeri
Jimly membandingkan wacana ini dengan praktik yang sudah lama berlaku di negara-negara lain. “Rusia, Perancis, sama. Presidennya cuma satu. Tapi setelah dia terpilih, dia mengajukan Perdana Menteri calonnya ke Parlemen,” ungkapnya.
Bedanya, kalau di Indonesia nanti tetap ada posisi wakil presiden, hanya saja proses pemilihannya yang dialihkan ke MPR. “Sedangkan di kita yang saya maksud, enggak begitu. Dia tetap wakil presiden cuma mekanisme pemilihannya saja oleh MPR,” tambah Jimly, sambil menegaskan bahwa presiden tetap harus mengajukan nama terlebih dahulu untuk disetujui MPR.
Akankah Masih Ada Celah Transaksi Politik?
Kalau usulan ini diterapkan, kemungkinan presiden bisa memilih sosok yang benar-benar sejalan, bukan cuma token politik untuk memperkuat koalisi. Namun, pertanyaannya sekarang: apakah pemilihan lewat MPR benar-benar bersih dari transaksi juga?
Wacana ini memang terlihat menjanjikan, tapi tetap butuh mekanisme pengawasan yang kuat agar pemilihan wakil presiden tidak jadi arena tawar-menawar politik gaya lama, hanya pindah panggung dari rakyat ke gedung parlemen. Demokrasi kita harus terus dikawal, bukan hanya soal siapa yang memilih, tapi bagaimana dan untuk apa proses itu dilakukan.
Sumber: dramapolitisi.blogspot.com
