Ketika Rotasi ASN Ditolak Kemendagri, Benarkah Ada "Dinasti Bebongkong" yang Campur Tangan?

Dugaan Sabotase Internal Dibalik Penolakan Kemendagri

Penolakan surat permohonan rotasi dan mutasi pejabat oleh Kementerian Dalam Negeri atas usulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar-Fajar, bukan sekadar urusan teknis. Di balik surat yang ditolak itu, ada aroma tak sedap yang menyeruak. Apakah ini murni kesalahan administratif, atau justru sinyal kuat bahwa ada kekuatan lama yang belum rela kehilangan kendali?

Melansir tulisan dari situs cilegonsatu.id (26/05/2025), penolakan tersebut membuka kembali luka lama dalam birokrasi lokal. Proses mutasi dan rotasi ASN seharusnya jadi bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja. Tapi ketika usulan itu ditolak, muncul dugaan adanya pelanggaran prosedur, atau lebih dalam lagi sabotase internal.

Menurut sejumlah pengamat dan sumber internal, penolakan ini bukan soal surat yang salah ketik atau lupa lampiran. Mereka menyebut ada kemungkinan besar campur tangan dari aktor-aktor yang punya kepentingan menjaga status quo. Termasuk loyalis kepala daerah sebelumnya yang masih bercokol di dalam birokrasi.

Dinasti Tak Kasat Mata, Siapa Mereka?

Fenomena aktor tak tergantikan bukanlah hal baru. Ada nama-nama yang selalu lolos dari gelombang reformasi birokrasi, bukan karena kinerja luar biasa, tapi karena bagian dari jejaring kekuasaan lama. Dinasti ini tak terlihat di permukaan, tapi pengaruhnya nyata.

Ketika pemerintah baru datang dengan semangat perubahan, resistensi justru datang dari dalam. Dan inilah ironi birokrasi lokal, mereka yang mengklaim profesional, justru menjadi penghalang utama perbaikan sistem.

Pemerintah Kota Cilegon seharusnya bicara terang-terangan kepada publik. Kalau memang ada sabotase dari loyalis lama, ini saatnya bersikap tegas. Pemerintah tidak bisa terus kompromi dengan bayang-bayang kekuasaan masa lalu.

 

Sinyal dari Pusat, Percepatan Pembangunan Harus Disegerakan

Presiden Prabowo Subianto pernah menegaskan: “Percepatan pembangunan nasional tidak bisa dilakukan jika kita masih bergantung pada struktur birokrasi lama yang tidak adaptif dan penuh dengan kepentingan warisan masa lalu.” Pernyataan ini sangat relevan untuk kondisi Cilegon. Pemerintah daerah harus berani memutus mata rantai kekuasaan informal. Bukan cuma mengganti orang, tapi memutus pengaruh jaringan lama secara tuntas.

Menebak Arah Manuver Robinsar-Fajar

Pasangan Robinsar-Fajar dihadapkan pada pilihan sulit, tunduk pada tekanan dari kekuatan lama, atau ambil jalan bersih meski penuh rintangan. Masyarakat menunggu ketegasan mereka. Jangan sampai visi perubahan cuma jadi slogan kampanye. Reformasi birokrasi butuh keberanian.

Tanpa itu, Cilegon akan terus dikendalikan oleh mereka yang lebih mementingkan kekuasaan daripada kemajuan. Pejabat dan politisi harus berpihak kepada rakyat, jangan berkutat dengan ego kepentingan kelompok saja. Sudah saatnya pemerintahan benar-benar dijalankan untuk rakyat, bukan untuk membayar loyalitas masa lalu.

Sumber: cilegonsatu.id | Oleh: Baehaqi Rizal