Kritik Pedas dari Atas, Reaksi Panas dari Bawah
Cilegon sedang gerah. Bukan karena cuaca, tapi karena pernyataan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo yang dianggap menusuk langsung ke jantung semangat para lurah dan camat.Ia menyebut banyak pejabat wilayah di Cilegon “bandel” dan terlalu bergantung pada dana pemerintah.
“Lurah banyak yang bandel, terlalu banyak ambil asumsi, apa-apa geraknya harus pakai dana,” ujar Fajar seperti dikutip dari faktabanten.co.id pada Rabu (21/5/2025).
Komentar ini sontak memicu respons keras dari kalangan bawah. Salah satu lurah yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa pernyataan itu sama sekali tidak mewakili realita di lapangan.
Wakil Wali Kota Dinilai Tidak Menghormati Kerja Lurah
Lurah tersebut menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekannya justru sering kali bekerja melampaui jam tugas, bahkan tanpa bergantung pada anggaran. "Kelurahan ini ujung tombak masyarakat, dan Pak Wakil tidak tahu di lapangan seperti apa. Kalau ada warga terkena musibah, kita langsung turun. Kita tidak melulu menunggu anggaran, bahkan kami lebih mementingkan urusan masyarakat dari pada kepentingan pribadi, terkadang hari libur juga tetap melayani masyarakat ketika dalam keadaan urgent," tegasnya.Ia merasa bahwa ucapan Fajar terlalu generalisasi dan tidak menghormati semangat kerja lurah dan camat yang masih loyal pada pelayanan publik.
Kritik dengan Bijak, Tidak Semua Lurah Seperti Itu
Melansir dari pemberitaan matamedianews.co.id (22/05/2025), menjelaskan bahwa para lurah tidak memungkiri perlunya evaluasi dalam birokrasi, tapi penyampaian kritik seharusnya disampaikan dengan pendekatan yang lebih bijak.
Ia melanjutkan, "Kalau memang ada warga yang mengadu soal pelayanan, seharusnya lurah atau camatnya dipanggil dan dibicarakan baik-baik. Karena tidak semua lurah dan camat seperti itu. Kami kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore untuk melayani masyarakat," tuturnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkot Cilegon soal kegaduhan yang terjadi beberapa hari ini di kalangan lurah dan camat.
Salah Kaprah soal Jabatan Politik
Pernyataan paling disorot dari pemberitaan sang lurah ini adalah soal posisi lurah dan camat yang ia sebut sebagai “jabatan politik.” Dalam narasi pemberitaan matamedianews.co.id tertulis "la juga mengingatkan bahwa meskipun jabatan lurah dan camat merupakan jabatan politik, tidak semestinya semua digeneralisir secara negatif.""Kalau saya mah terserah pimpinan, mau dievaluasi atau tidak, itu hak mereka. Tapi tidak semua lurah dan camat seperti yang dikatakan. Saya yakin banyak di antara kami yang sudah bekerja sesuai amanah," ujarnya.
Padahal, faktanya, lurah dan camat bukanlah jabatan politik seperti kepala daerah yang dipilih lewat pemilu. Jabatan lurah adalah jabatan struktural yang diangkat oleh Wali Kota/Bupati dari kalangan PNS, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
Begitu pula camat, merupakan pejabat struktural eselon III di lingkungan pemerintahan daerah.
Pemberitaan bahwa lurah dan camat adalah “jabatan politik” menunjukkan pemahaman yang keliru dan justru melemahkan posisi birokrasi yang seharusnya netral dan profesional malah terkesan selama ini ada tendensi politik dalam menjalankan tugas sebagai lurah. Nah kaaan...
Akar Masalahnya, Komunikasi atau Ego Jabatan?
Perseteruan ini bisa jadi cermin buruk komunikasi vertikal antar level pemerintahan di Cilegon. Ketika pejabat atas bicara lantang, dan pejabat bawah meradang, publiklah yang dirugikan. Alih-alih saling tuding, bukankah lebih baik membangun ruang dialog antar pemangku kebijakan?Sumber: matamedianews.co.id
