Dana Hibah Pilkada 2024 di Cilegon
Setelah lama dinanti, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon akhirnya buka suara soal penggunaan dana hibah Pilkada 2024. Dari total dana hibah sebesar Rp11,8 miliar yang dikucurkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Bawaslu sudah merealisasikan sekitar Rp10 miliar lebih, tepatnya Rp10.096.572.088. Sisanya, sebesar Rp1,7 miliar, sudah dikembalikan ke kas daerah.
Melansir dari pemberitaan wilip.id (06/05/2025), Kepala Sekretariat Bawaslu Cilegon, Muhlis, bilang, “Penggunaan anggaran kami bagi untuk tingkat kota dan tingkat kecamatan.” Dana itu dipakai buat berbagai kebutuhan, mulai dari sewa sekretariat Panwas Kecamatan, biaya operasional, perjalanan dinas, rapat koordinasi, bimbingan teknis penguatan kapasitas pengawas pemilu, honor Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sampai sosialisasi pencegahan pelanggaran.
Masyarakat Masih Nunggu Hasil Audit BPK
Selain dana dari kas daerah, Bawaslu Cilegon juga dapat bantuan keuangan dari Pemprov Banten sebesar Rp2,295 miliar untuk honor Panwascam, pengawas desa, dan pengawas TPS. Muhlis menegaskan, semua pengeluaran sudah sesuai aturan dan selalu berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Bawaslu RI sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Laporan keuangan sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam bentuk hardcopy sesuai aturan. Namun, yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Audit ini wajib dilakukan setelah pemilihan umum di semua level, dan diharapkan bisa mengungkap apakah ada celah atau kekurangan dalam pengelolaan dana miliaran rupiah tersebut. Karena pada akhirnya, rakyat berhak tahu bagaimana uang mereka dikelola.
Kenapa Hasil Audit BPK Jadi Sorotan? Ini Alasannya!
Walaupun sisa dana sudah dikembalikan dan laporan keuangan sudah diserahkan, masyarakat tetap penasaran dan berharap audit BPK bisa memberikan gambaran yang lebih jelas soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah Pilkada. Apakah benar semua sudah sesuai aturan? Atau ada hal-hal kecil yang terlewat? Nah, hasil audit BPK ini yang bakal jadi jawaban penting buat Dulurnet semua.
Jadi, sambil nunggu hasil audit, kita tetap awasi bareng-bareng ya, supaya proses demokrasi dan pengelolaan dana publik di Cilegon makin bersih dan transparan.
Sumber: wilip.id
