Dulur Cilegon, DKM Masjid Agung Nurul Ikhlas masih menjadi sorotan setelah pemutusan aliran listrik yang mengejutkan masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kini menyatakan kesiapan untuk mengambil alih pengelolaan masjid yang saat ini masih dikelola oleh yayasan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Cilegon, Rahmatullah.
Kepada radarbanten.co.id, Rahmatullah mengungkapkan bahwa biaya pengelolaan Masjid Agung Nurul Ikhlas terlalu besar jika hanya ditanggung oleh yayasan tanpa bantuan pemerintah. “Ya, kalau Pemerintah Kota Cilegon tentunya siap untuk mengelola Masjid Agung. Kami juga pernah mengajukan sebelumnya, tetapi tetap tergantung pada yayasan,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Kondisi Masjid Agung yang gelap gulita akibat pemutusan listrik oleh PLN pada Senin (27/1) menjadi pemicu pernyataan ini. Masjid tersebut diketahui belum membayarkan tagihan listrik, yang berujung pada pemutusan aliran listrik. Meskipun tagihan tersebut akhirnya dibayarkan oleh Walikota Cilegon terpilih, Robinsar, insiden ini tetap menjadi sorotan masyarakat.
Rahmatullah menambahkan bahwa pengelolaan masjid sebaiknya dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. “Yayasan pengelola juga tidak pernah mengajukan bantuan ke pemerintah. Terakhir hibah itu pada tahun 2019, setelah itu tidak pernah mengajukan lagi, padahal ada program khusus untuk DKM,” jelasnya.
Dengan adanya rencana pengambilalihan ini, diharapkan pengelolaan Masjid Agung Nurul Ikhlas dapat lebih baik dan tidak mengalami masalah serupa di masa depan. Masyarakat Cilegon tentu berharap agar masjid yang menjadi ikon umat Islam ini dikelola dengan baik demi kenyamanan dan keamanan bersama.
Bagaimana pendapat kalian tentang rencana ini? Apakah pengelolaan oleh pemerintah akan lebih baik? Yuk, bagikan pendapatmu!
Sumber: radarbanten.co.id
