- Aktivitas penambangan di Gunung Taka, Cilegon, menarik perhatian warga karena keramaian truk dan dugaan keterlibatan oknum pemerintah.
- Nama-nama seperti HB, oknum Satpol PP, dan H muncul terkait pengelolaan lahan milik Endrik Wijaya, namun perlu verifikasi lebih lanjut.
- Masyarakat mendesak aparat untuk menegakkan hukum dan memeriksa legalitas aktivitas galian serta sumber BBM yang digunakan.
Aktivitas dugaan penambangan atau galian tanah di kawasan Gunung Taka, Lingkungan Cigobang, Kampung Cirubuh, Kota Cilegon, telah memicu perhatian masyarakat setempat. Selain keramaian truk yang keluar masuk pada malam hari, informasi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam pengelolaan lahan tersebut semakin menguat.
Berdasarkan keterangan dari seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, terdapat nama berinisial HB yang disebut merupakan oknum anggota Satpol PP Kota Cilegon. Selain itu, nama berinisial H juga muncul sebagai pihak yang memiliki kedekatan dengan aktivitas pengelolaan lahan tersebut.
Dugaan Keterlibatan Oknum Pemkot dalam Aktivitas Galian
Informasi lain mengungkap nama Juki Hasan Basri dalam konteks aktivitas di lokasi, meski hubungan dan peran masing-masing pihak masih perlu klarifikasi lebih lanjut.
Lahan seluas sekitar 2,8 hektare tersebut dikatakan milik Endrik Wijaya yang berasal dari Jakarta, dengan pengelolaan yang dipercayakan kepada HB. Pertanyaan pun muncul mengenai legalitas penguasaan dan aktivitas penggalian tanah di kawasan tersebut.
Warga setempat merasa terganggu dengan lalu lalang kendaraan truk pengangkut tanah yang beroperasi hingga malam hari. Dugaan adanya praktik pengambilan atau penyaluran BBM jenis solar pun memerlukan penelusuran dari aparat berwenang.
Desakan Warga untuk Penegakan Hukum
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum (APH), Satpol PP, serta instansi teknis terkait untuk tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga memeriksa legalitas izin kegiatan galian, dokumen penguasaan lahan, dan sumber BBM yang digunakan.
“Jika ditemukan adanya pelanggaran, aparat diminta mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu,” ungkap seorang warga setempat.
Munculnya nama oknum aparatur pemerintah dalam informasi tersebut menjadi sorotan, mengingat tanggung jawab mereka seharusnya adalah menjalankan fungsi pelayanan dan penegakan aturan. Meski begitu, semua informasi mengenai keterlibatan HB, H, dan pihak lain masih membutuhkan verifikasi dan konfirmasi langsung.
Hingga saat ini, belum tersedia keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan terkait dugaan pengelolaan lahan maupun aktivitas galian tersebut, menambah ketidakpastian di kalangan masyarakat.
Sumber: rubrikbanten.com (04/11/2026)
