- Komisi X DPR RI mendesak pencairan tunjangan profesi guru yang sudah tertunda selama tiga bulan.
- Keterlambatan pembayaran disebabkan oleh kendala birokrasi di Kementerian Keuangan, meskipun anggaran sudah disetujui.
- Wakil Ketua Komisi X berharap pencairan dapat diselesaikan dalam satu minggu agar kesejahteraan guru tidak terabaikan.
Komisi X DPR RI mendesak agar segera dicairkan tunjangan profesi atau sertifikasi guru yang sudah menunggak selama tiga bulan.
Kendala Birokrasi di Kemenkeu
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, merasa bahwa keterlambatan pembayaran ini disebabkan oleh kendala birokrasi di Kementerian Keuangan.
Ia mengungkapkan rasa prihatin yang mendalam, karena pihaknya menerima banyak keluhan dari para guru di berbagai daerah yang merasa hak mereka terabaikan.
Padahal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengajukan surat permohonan pencairan anggaran ke Kemenkeu beberapa waktu lalu.
"Sampai dengan hari ini, tunjangan profesi dan sertifikasinya belum terbayarkan. Padahal surat permohonan dari Kemendikdasmen sudah masuk sejak lama, bahkan saat Menkeu yang lama," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Lalu meminta agar Menteri Keuangan yang baru segera menelusuri berkas permohonan tersebut agar proses pembayaran dapat segera dieksekusi.
Ia menekankan bahwa masalah ini bukan disebabkan oleh ketiadaan alokasi dana, karena anggaran tersebut sudah disetujui oleh DPR dan dialokasikan setiap tahun.
Tenggang Waktu 1 Minggu
Memberikan tenggat waktu, Lalu berharap pencairan dapat diselesaikan paling lambat dalam satu minggu ke depan.
Menurutnya, kerumitan birokrasi tidak seharusnya mengorbankan nasib dan kesejahteraan para guru.
"Kalau memang birokrasinya terlalu jelimet, ya tolong potong birokrasi ini. Jangan sampai guru-guru kita dikorbankan. Untuk apa ditahan? Anggarannya sudah ada dan ini hak mereka," tegasnya.
Lebih jauh, Lalu mengingatkan seluruh jajaran menteri, termasuk Kemenkeu, Kemendikdasmen, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, untuk menjalankan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki sektor pendidikan.
Ia menilai perhatian Presiden Prabowo terhadap pendidikan sangat besar selama dua tahun kepemimpinannya.
Hal ini terlihat dari berbagai inisiatif, seperti revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan kejelasan status guru dari paruh waktu menjadi penuh waktu.
Langkah dan Antisipasi ke Depan
Lalu juga menyebutkan adanya program strategis seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Sekolah Nasional Terintegrasi, dan Medical Science University.
"Catatan kami di Komisi X, program yang dilaksanakan Pak Prabowo sungguh sangat bagus agar anak-anak Indonesia mampu bersaing secara global.
Keinginan Presiden yang kuat ini harus diterjemahkan oleh para menterinya.
Jangan sampai program bagus terkendala lagi-lagi karena birokrasi keuangan," kata Lalu.
Perkembangan ini menunjukkan pentingnya tindakan cepat dari pemerintah untuk memastikan hak-hak tenaga pendidik terpenuhi, mengingat peran mereka yang vital dalam membangun masa depan bangsa.
Sumber: cnnindonesia.com (13/10/2026)
