
- DPRD Kota Cilegon baru menerima Rancangan KUA dan PPAS 2027 dari Pemkot Cilegon untuk dibahas bersama Badan Anggaran dan TAPD.
- Pembahasan dijadwalkan akhir Juli 2026, dengan semua komisi DPRD diminta mendalami dokumen bersama OPD mitra kerja.
- Ketua DPRD menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan anggaran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengatasi tantangan fiskal akibat pemangkasan Transfer ke Daerah.
DPRD Kota Cilegon baru aja nerima Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun 2027 dari Pemkot Cilegon.
Proses Pembahasan Dimulai
Melansir pemberitaan dari rubrikbanten.com pada 16/07/2026, dokumen ini bakal masuk ke tahap pembahasan bareng Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, bilang kalau pembahasan ini dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2026 sesuai dengan agenda yang udah ditetapkan.
Sebelum bahas bareng Banggar, semua komisi di DPRD diminta untuk melakukan pendalaman dulu sama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerjanya masing-masing.
Pentingnya Kehati-hatian dalam Penyusunan Anggaran
“Alhamdulillah hari ini Pemerintah Kota Cilegon telah menyampaikan rancangan KUA dan PPAS. Selanjutnya akan dibahas oleh Badan Anggaran bersama TAPD. Saya juga meminta komisi-komisi di DPRD terlebih dahulu membahas RKPD bersama OPD mitra kerjanya, sehingga hasilnya bisa menjadi bahan pembahasan di Banggar,” ujar Rizki.
Dia juga mengingatkan pembahasan KUA-PPAS 2027 harus dilakukan secara cermat, karena kondisi fiskal daerah lagi menghadapi tantangan gara-gara pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan penyusunan APBD 2027 perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian biar anggaran yang disusun bisa efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Karena adanya pemangkasan TKD, kondisi fiskal Kota Cilegon menjadi lebih ketat. Pemerintah daerah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam merumuskan APBD serta memastikan tata kelola anggaran berjalan dengan baik,” katanya.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Selain efisiensi belanja, Rizki juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dia bilang DPRD akan mencermati dulu apakah ada potensi kebocoran penerimaan daerah sebelum membahas langkah-langkah diversifikasi sumber pendapatan.
“Yang terpenting bagaimana meningkatkan PAD. Kita belum bicara diversifikasi pendapatan, tetapi akan melihat terlebih dahulu apakah ada potensi kebocoran atau tidak. Itu akan terlihat setelah data dan prognosis anggaran disampaikan,” jelasnya.
Terkait realisasi pendapatan daerah di semester pertama yang baru mencapai sekitar 30 persen, Rizki belum mau kasih penilaian.
Ia menegaskan DPRD menunggu dokumen resmi dari Pemerintah Kota Cilegon sebelum melakukan evaluasi.
“Saya tidak ingin terburu-buru mengomentari realisasi pendapatan maupun pelaksanaan APBD semester pertama, karena dokumen resminya belum disampaikan ke DPRD. Setelah prognosis dan laporan resmi dibahas bersama, baru kita bisa menyampaikan hasil evaluasinya,” pungkasnya.
Secara keseluruhan, proses pembahasan anggaran ini jadi momen penting untuk memastikan keuangan daerah dikelola dengan bijaksana.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: rubrikbanten.com (16/07/2026)