Jadi lur, kita ngomongin tentang sampah nih. Di Cilegon, pemerintah lagi berencana ngirim 300 ton sampah per hari ke tempat pengolahan yang katanya keren, namanya PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik).
Tapi, DPRD udah angkat suara, bilang kalau ini kayak solusi setengah matang yang bisa bikin masalah makin runyam. Sambil diingatkan juga, “Sampah adalah masalah akut kota ini.” Nah, simak terus, ada beberapa celah yang perlu kita sorot di sini.
Ketidaksesuaian Antara Harapan dan Kenyataan
Mengutip pemberitaan dari bantenraya.com pada 12/05/2026, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cilegon, Rahmatuloh, bilang ada banyak pertanyaan yang belum terjawab sama Dinas Lingkungan Hidup.
Soalnya, meski mereka udah bikin Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mewajibkan Cilegon buat nyuplai 300 ton sampah per hari, ternyata kapasitas angkut maksimal cuma 200 ton. “Ini gap 100 ton,” imbuh Rahmat.
Kita semua tahu, kalau udah kayak gini, masalahnya bisa makin besar, kan? Mungkin pemerintah harus mikir dua kali sebelum bikin janji yang nggak bisa ditepati.
Biaya Operasional yang Mencengangkan
Rahmat juga mengingatkan kita bahwa biaya pengolahan bisa melambung tinggi sampai Rp500.000 per ton kalau sampahnya masih campur aduk. “Rp34 miliar itu angka yang sangat signifikan untuk APBD kita,” katanya.
Ini baru biaya operasional, belum lagi ditambah biaya lain-lain. Nah, siapa yang mau bertanggung jawab kalau semua ini bikin APBD mencekik? Bukan itu yang kita harapkan dari proyek yang seharusnya bisa jadi solusi, kan?
Kurangnya Strategi Pemilahan Sampah
Lebih jauh lagi, Rahmat juga menyoroti kurangnya strategi untuk memilah sampah dari sumbernya. “Mana roadmap pemilahan sampah Kota Cilegon? Berapa rumah tangga yang sudah teredukasi?” tanya Rahmat.
Nah, itu dia masalahnya. Kita mau menggunakan teknologi canggih, tapi budaya pilah sampah di masyarakat masih nol besar. Ini kayak mau bikin burger tanpa daging, guys. Nggak ada isinya!
Yang lebih bikin kita geleng-geleng kepala, Rahmat bilang ada inkonsistensi dalam kebijakan. Dari teknologi ala Korea yang katanya canggih, sampai kebijakan kuota TPA yang ganti-ganti, semua ini bikin kita bingung. “Seperti roller coaster. Ganti pimpinan, ganti kebijakan.” ujarnya.
Gimana mau ada solusi permanen kalau kebijakannya sendiri kayak gini? Sampah adalah masalah sehari-hari yang perlu penanganan serius, bukan proyek coba-coba yang bikin kita semua jadi korban.
Jadi, menurut kamu gimana tentang kebijakan ini? Apakah sudah pas atau masih banyak bolongnya?
Sumber: bantenraya.com (12/05/2026)