Waduh luuuur... Defisit anggaran membuat Pemkot Cilegon mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN belum juga cair meski sudah mendekati akhir Januari 2025. Padahal, biasanya TPP selalu dibayarkan pada pekan kedua atau ketiga setiap bulan.
Kondisi ini memicu keresahan para ASN yang selama ini mengandalkan TPP sebagai salah satu komponen pendapatan utama. Salah satu pejabat eselon IV di Kecamatan Cilegon yang enggan disebutkan namanya membenarkan bahwa hingga saat ini TPP belum masuk ke rekening. “Belum masuk ke rekening TPP-nya,” katanya singkat pada Senin (27/1/2025).
Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang pejabat eselon III Pemkot Cilegon. “Dereng kang,” ucapnya dalam bahasa Jawa yang berarti “belum, Kang.” Pernyataan ini memperkuat fakta bahwa para pegawai di berbagai tingkatan belum menerima hak mereka.
Defisit Anggaran, Masalah Nasional
Menurut salah satu sekretaris dinas di Pemkot Cilegon, masalah defisit anggaran ini tidak hanya terjadi di Cilegon, tetapi juga melanda banyak daerah lain di Indonesia. “Ini defisit anggarannya sudah nasional. Bukan cuma Cilegon saja,” ujarnya.
Namun, meskipun masalah defisit diakui sebagai isu nasional, situasi ini tetap berdampak besar pada kehidupan para pegawai. Dengan TPP yang tak kunjung cair, kebutuhan rumah tangga mereka menjadi lebih sulit untuk dipenuhi tepat waktu, apalagi di akhir bulan seperti sekarang.
Pemkot Masih Bungkam
Upaya konfirmasi kepada Kabid Perbendaharaan Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset, Noppie Kusuma, belum membuahkan hasil. Hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari pihak terkait untuk menjelaskan alasan keterlambatan pembayaran TPP atau langkah yang akan diambil untuk mengatasinya.
Keadaan ini semakin memunculkan pertanyaan di kalangan ASN: kapan hak mereka akan terpenuhi? Tanpa adanya kejelasan atau solusi konkret, ketidakpastian ini hanya akan menambah keresahan di kalangan pegawai.
Kejadian ini menjadi peringatan serius bagi Pemkot Cilegon untuk lebih memprioritaskan pengelolaan anggaran dan memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan para ASN yang menjadi roda penggerak pemerintahan.
Sumber: ketik.co.id
