- Rapat antara Tim Anggaran Pemda dan Badan Anggaran DPRD Cilegon membahas prognosis APBD 2026, dengan sorotan pada ketidaksinkronan data pajak.
- Pendapatan asli daerah semester I 2026 hanya mencapai 40%, jauh di bawah target, sementara belanja APBD melebihi pagu anggaran yang ditetapkan.
- Anggota DPRD mendorong efisiensi untuk menutup belanja pegawai yang meningkat, termasuk pengurangan tunjangan dan peningkatan pendapatan.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon baru aja ngadain rapat buat bahas Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di Aula DPRD.
Masalah Data Pajak Mengemuka
Mengutip pemberitaan dari bantenraya.com pada 04/08/2026, pertemuan ini mendapat sorotan dari Anggota Badan Anggaran DPRD, Rahmatulloh.
Dia menyoroti adanya kesamaan nilai antara pajak daerah dan pajak reklame yang bikin anggota DPRD bingung dengan data prognosis APBD 2026.
"Catatan kita adanya kekeliruan atau ketidaksinkronan data dalam table dan data dalam narasi dalam narasi progonosis APBD 2026. Seperti pajak reklame nilainya sama dengan pajak daerah, lalu pajak retribusi, soal BPHTB, opsen pajak, semua itu sama antara narasi dan table berbeda. Sehingga, kami di Banggar kebingungan, sementara Pemkot Cilegon telah mengirimkan data SIPD ke Kementerian Dalam Negeri, nah acuannya yang mana," kata Rahmat.
Rahmatulloh juga meminta supaya dokumen prognosis direvisi agar datanya sinkron.
"Pak Pj Sekda (Ahmad Aziz Setia Ade) mengakui adanya kekeliruan dari TAPD. Dan hal seperti jangan dilakukan terus menerus," tandasnya.
Pendapatan Masih Rendah
Wakil rakyat yang udah duduk di parlemen selama empat periode ini juga nge-highlight capaian pendapatan semester I tahun 2026 yang baru mencapai 45 persen, sementara pendapatan asli daerah cuma 40 persen.
"Padahal APBD 2026 ini sudah melakukan penurunan target. Artinya target sudah diturunkan saja masih dibawah 45 persen," ucapnya.
Rahmat juga mengungkapkan masalah belanja APBD 2026 yang dianggap melebihi pagu anggaran yang udah ditetapkan.
"Dari pagu belanja yang ditetapkan 2,011 triliun, belanjanya 2,057 triliun. Ada kelebihan sekitar 55 miliar itu menutupinya dari mana, salah satunya dari denda pajak," urainya.
Dia menyarankan supaya dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan.
Efisiensi untuk Menutupi Belanja Pegawai
Rahmat menambahkan bahwa banyak langkah yang harus diambil buat nutupin belanja pegawai yang membengkak.
Belanja operasional dari 2,057 triliun itu, 1,08 triliun diantaranya buat belanja operasi, yang lebih mengutamakan belanja pegawai, kayak gaji ke-13 dan tunjangan.
Sementara itu, belanja modal terbilang sangat sedikit.
Dia menyampaikan, "Efisiensi itu mengurangi TPP 10 sampai 20 persen, kalau tidak mau mengurangi TPP tingkatkan pendapatannya," tegasnya.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: bantenraya.com (04/08/2026)
