- Pendapatan daerah Kota Cilegon baru mencapai 38,47% hingga akhir Juni 2026, jauh di bawah target ideal 50% untuk semester pertama.
- Perbandingan dengan kota lain di Banten menunjukkan Cilegon tertinggal, dengan Kota Tangerang mencapai 43%, Kota Serang 42,7%, dan Kota Tangerang Selatan 42%.
- DPRD Kota Cilegon menolak rencana penurunan target pendapatan daerah, mengingat dampak negatifnya terhadap program kerja dan masyarakat.
Capaian pendapatan daerah Kota Cilegon lagi-lagi jadi sorotan karena dinilai masih jauh tertinggal dibanding kota-kota lain di Provinsi Banten.
Pendapatan Cilegon di Bawah Target
Menyimak pemberitaan dari faktabanten.co.id pada 15/07/2026, rapor merah ini menarik perhatian dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandi.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 13 Juli 2026, pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cilegon masih jauh dari target pertengahan tahun anggaran.
Hingga akhir Juni 2026, realisasi pendapatan daerah Kota Cilegon baru mencapai 38,47%, dan realisasi PAD berada di angka 34,15%.
Fauzi menegaskan, karena tahun anggaran sudah berjalan satu semester, seharusnya capaian ini idealnya sudah mendekati 50%.
“Logikanya, satu semester itu harusnya mendekati 50%. Kita baru 38%, ini sudah jauh tertinggal,” ujar Fauzi, Selasa (14/7/2026).
Perbandingan dengan Kota Lain
Fauzi yang juga ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Cilegon, kemudian membandingkan posisi Cilegon dengan tiga kota lain di Banten yang performanya jauh lebih baik.
Kota Tangerang mencatat realisasi pendapatan 43%, Kota Serang 42,7%, dan Kota Tangerang Selatan 42%.
Sementara itu, Kota Cilegon hanya di angka 38,47%.
Melihat situasi ini, Fauzi mengingatkan Pemerintah Kota Cilegon untuk tidak mengabaikan fakta yang ada.
Ia menginginkan angka-angka ini dijadikan peringatan serius dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Makanya saya bilang, ini red alert. Ini alarm bagi kita. Ketika kota-kota lain sudah berada di angka 42 hingga 43%, kita justru tertinggal di angka 38%,” tegasnya.
Strategi Pemda yang Perlu Diperbaiki
Menurut Fauzi, ketertinggalan ini menunjukkan adanya masalah dalam strategi pemda dalam menarik sumber penerimaan, baik dari sektor PAD maupun dana transfer pusat.
Ia juga mengkritisi klaim ketercapaian target PAD, karena menurut analisisnya, target tersebut seolah terpenuhi karena angkanya sudah dipangkas terlebih dahulu.
Berdasarkan kajian tren anggaran 2021 hingga 2025, biasanya agenda perubahan anggaran justru menaikkan target pendapatan, bukan menurunkannya.
Fauzi memperingatkan agar penurunan target pada APBD Perubahan 2026 tidak menjadi kebiasaan baru untuk memanipulasi performa keuangan.
“Jangan sampai pola seperti ini jadi pembenaran. Seakan-akan target tercapai, padahal anggaran yang diubah (dikurangi) sangat besar,” kata Fauzi.
Dampak PAD yang Jauh dari Target
Dampak dari seretnya aliran fiskal juga mulai terasa di lapangan, di mana beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kesulitan karena banyak program kerja yang terhambat karena terbatasnya anggaran.
Oleh karena itu, Fauzi menegaskan bahwa DPRD menolak rencana penurunan target pendapatan daerah yang diusulkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Tidak boleh (diturunkan). Kalau dikurangi lagi, makin banyak program yang tidak jalan, dan pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban,” pungkasnya.
Kesimpulannya, situasi keuangan Cilegon saat ini memerlukan perhatian serius agar tidak berlarut-larut.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: faktabanten.co.id (15/07/2026)
