KAHMI dan HMI Cilegon Desak Pemerintah Lakukan Tes Urine Massal ASN
CILEGON, RUBRIKBANTEN – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Cilegon dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk segera melaksanakan tes urine secara menyeluruh terhadap aparatur sipil negara (ASN). Permintaan ini muncul setelah penangkapan seorang oknum ASN di Satpol PP yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba seberat 70 gram.
Pentingnya Langkah Tegas untuk Memastikan Integritas Pemerintahan
Presidium MD KAHMI Cilegon, Ari Muhammad, menekankan bahwa tindakan tegas harus segera diambil untuk menjaga integritas pemerintahan. Ia mendorong agar pelaksanaan tes urine tidak hanya dilakukan bagi ASN di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga melibatkan lembaga legislatif.
“Semua harus menjalani tes urine, termasuk DPRD. Ini penting untuk memastikan pemerintahan benar-benar bersih dari narkoba,” tegasnya.
Ari juga mengungkapkan bahwa dalam satu bulan terakhir, terdapat dua kasus yang melibatkan aparatur pemerintahan di Cilegon terkait narkotika. Situasi ini dianggap sebagai sinyal peringatan serius bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memperketat pengawasan dan menerapkan sanksi tegas.
“Kita tidak bisa bicara penegakan jika di dalam tubuh pemerintahan sendiri masih ada yang terlibat. Harus ada ketegasan dan pembinaan yang maksimal,” pungkasnya.
Desakan untuk Langkah Konkret dan Transparan
Di sisi lain, Ketua Umum HMI Cabang Cilegon, Tb. Rizki Andika, juga mendesak Pemerintah Kota Cilegon, khususnya BKPSDM, untuk segera mengambil langkah konkret dan transparan melalui pelaksanaan tes urine massal.
“Lakukan tes urin massal tanpa pandang jabatan. Ini bukan lagi soal pencitraan, tetapi soal menyelamatkan marwah pemerintahan. Jika tidak ada langkah berani, maka publik berhak curiga bahwa ada pembiaran sistemik,” ujarnya.
Rizki menilai peristiwa ini menjadi tanda bahaya terkait lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pembenahan yang serius, bukan hanya respons sementara.
“Jika hari ini ASN bisa menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba, maka ini adalah krisis serius dalam birokrasi. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Bersihkan secara total atau bersiap kehilangan kepercayaan publik,” tutupnya.
Sumber: rubrikbanten.com (12/04/2026)