Dugaan Keracunan Massal di Cilegon
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Cilegon telah mengangkat isu dugaan keracunan massal yang dialami oleh puluhan siswa MTs Al Inayah setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Insiden ini terjadi pada Kamis, 16 April 2026, dan menyebabkan sejumlah siswa mengalami gejala seperti mual, pusing, dan muntah, sehingga memerlukan penanganan medis di beberapa puskesmas.
Penyelidikan oleh Kepolisian
Polres Cilegon saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mengumpulkan sampel makanan serta keterangan dari saksi-saksi untuk mencari tahu penyebab dari kejadian ini.
Ketua DPC GMNI Cilegon, Andriansyah, menyatakan keprihatinan mereka terhadap situasi ini serta menyoroti kekhawatiran akan keberadaan dapur MBG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). "Fakta adanya puluhan siswa yang diduga keracunan ini memperkuat kekhawatiran kami bahwa masih ada dapur yang belum memenuhi standar higienitas," tuturnya.
Pentingnya Evaluasi Program
Andriansyah juga menekankan bahwa percepatan program tidak boleh mengorbankan aspek keamanan pangan. GMNI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap semua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Cilegon, serta meminta transparansi dalam pengumuman status sertifikasi dan hasil pengawasan kepada masyarakat. "Jangan sampai kepercayaan publik terhadap program MBG runtuh karena kelalaian dalam aspek mendasar seperti higienitas," tambahnya.
Permintaan Terhadap Kepolisian
Selain itu, GMNI meminta agar kepolisian menginformasikan hasil dari penyelidikan secara terbuka untuk menghindari keresahan di masyarakat. "Masyarakat berhak mengetahui secara spesifik apa penyebab keracunan tersebut. Kepolisian perlu mengumumkan hasil uji lab kasus ini," ungkap Andriansyah.
Dampak terhadap Keselamatan Siswa
Sekretaris DPC GMNI Cilegon, Novi Hani Safitri, menambahkan bahwa kejadian ini menunjukkan adanya dugaan kelalaian dalam pelaksanaan program di lapangan.
Ia menekankan bahwa program yang ditujukan untuk pelajar harus dilaksanakan dengan standar yang paling ketat. "Ini menyangkut keselamatan siswa. Tidak boleh ada toleransi terhadap dapur yang belum memenuhi standar higienitas," ujarnya.
Novi juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara klaim pengawasan terpadu dengan kenyataan di lapangan.
Menurutnya, komitmen pengawasan harus dapat dibuktikan dengan hasil yang konkret. "Jangan sampai pengawasan hanya formalitas. Kalau ada 49 siswa sampai harus ditangani medis, berarti ada yang gagal dalam sistem pengawasan," tambahnya.
Proses Penyelidikan yang Masih Berlanjut
Hingga kini, proses penyelidikan masih berlangsung, termasuk penelusuran sumber makanan dari dapur SPPG di wilayah Cibeber dan pemeriksaan pihak terkait untuk mengungkap penyebab pasti insiden ini. GMNI menekankan kembali pentingnya transparansi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Sumber: rubrikbanten.com (17/04/2026)