Gaji Guru P3K Paruh Waktu di Cilegon Sangat Minim
Tenaga pendidik, khususnya guru, seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam upaya mensejahterakan kehidupan mereka, terutama terkait gaji yang diterima.
Kondisi Miris Gaji Guru
Baru-baru ini, kebijakan penggajian untuk Guru P3K paruh waktu di Cilegon menimbulkan keprihatinan. Di tengah upaya penataan tenaga pendidik dan reformasi birokrasi, kenyataan yang ada justru menunjukkan ironi.
Banyak guru yang terpaksa menahan kesedihan karena penghasilan yang mereka terima dianggap tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
Salah satu guru yang meminta namanya dirahasiakan mengungkapkan kegelisahannya. Ia merasa terpukul mendengar informasi mengenai skema gaji baru yang akan diterima. “Kalau saya masih single mungkin bisa bertahan. Tapi yang sudah berkeluarga, bagaimana? Dengan nominal segitu, cukup untuk apa?” ujarnya lirih, pada Rabu, 25 Februari 2026.
Perubahan Skema Gaji
Skema penggajian yang sebelumnya dikenal sebagai Honor Daerah (HONDA) kini telah beralih menjadi sistem gaji P3K paruh waktu.
Perubahan ini bukan hanya sekadar istilah administratif, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap sumber pendanaan dan besaran anggaran.
Beberapa poin penting dari kebijakan ini antara lain:
- Gaji bulan Januari 2026 tidak dapat dicairkan dari Dana BOS.
- Pembayaran gaji P3K paruh waktu tidak diperbolehkan bersumber dari BOS, sesuai dengan regulasi PermenPANRB 2026.
- Gaji P3K paruh waktu akan dianggarkan melalui APBD (perubahan) dengan kisaran minimal Rp675 ribu hingga Rp1 juta per bulan.
- Ke depannya, gaji P3K paruh waktu direncanakan akan dianggarkan dengan cara yang sama seperti Tenaga Kerja Kontrak (TKK).
Secara administratif, kebijakan ini diklaim sebagai bagian dari penataan sistem. Namun, di lapangan, angka Rp675 ribu menjadi sorotan utama.
Hitungan Gaji Per Hari
Guru tersebut mencoba melakukan perhitungan sederhana. Dengan gaji Rp675 ribu dibagi total hari efektif mengajar dalam sebulan yang sekitar 26 hari, maka pendapatan harian mereka hanya sekitar Rp25 ribu.
“Kalau dihitung-hitung, per hari cuma sekitar Rp25 ribu. Itu cukup buat beli bensin motor saja. Untuk kebutuhan lain, ya kita cuma bisa gigit jari,” ungkapnya.
Belum lagi, mereka harus memikirkan berbagai pengeluaran lainnya, seperti biaya makan, listrik, pulsa internet untuk administrasi pembelajaran, hingga beban keluarga bagi yang telah berkeluarga.
Pertanyaan atas Kesejahteraan Guru Honorer
Keadaan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kelayakan upah bagi tenaga pendidik yang memegang peranan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan berjuang untuk mencerdaskan generasi bangsa.
Guru tersebut bahkan membandingkan gajinya dengan penghasilan profesi lain yang jauh lebih tinggi. “Gaji tukang cuci ompreng di MBG saja lebih besar,” katanya, mencerminkan ketidakadilan ekonomi yang ia alami.
Pernyataan ini bukan bermaksud merendahkan profesi lain, melainkan sebagai gambaran betapa beratnya tekanan ekonomi yang harus dihadapi oleh para guru paruh waktu.
Mereka tetap melaksanakan tugas pengajaran, menyusun perangkat pembelajaran, membimbing siswa, hingga mengikuti berbagai administrasi sekolah.
Di satu sisi, pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan profesionalisme guru. Namun, di sisi lain, banyak guru masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Harapan untuk Perubahan
Saat ini, publik menanti langkah nyata dari pemerintah. Apakah skema ini akan dievaluasi? Apakah akan ada penyesuaian agar kesejahteraan guru P3K paruh waktu lebih terjamin?
Sebab pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan fasilitas sekolah, tetapi juga oleh seberapa layak dan sejahtera tenaga pendidiknya.
Sumber: krakataumedia.com (25/02/2026)