Hasil Pertemuan dengan Wamen Investasi, Pemerintah Janji Libatkan Pengusaha Lokal Tapi Hukum Tetap Berjalan

Foto: tempo.co

Hai, Dulurnet! Kasus viral soal pengusaha lokal di Cilegon yang minta jatah proyek akhirnya bikin pemerintah pusat turun tangan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM langsung gercep ikutin arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Intinya, negara serius banget jaga iklim investasi tetap adem dan bebas dari drama pungli atau aksi premanisme berkedok bisnis.

Aksi Viral Bikin Heboh, Pemerintah Pusat Turun Tangan

Masih inget video yang viral soal dugaan pemerasan ke pihak pembangunan pabrik kimia CA-EDC di Cilegon? Nah, kasus itu ternyata sampe ke telinga Presiden Prabowo. Beliau langsung nyuruh BKPM buat kumpulin semua pihak yang terlibat dan cari solusi bareng-bareng. Pertemuan itu digelar di kantor Kementerian Investasi di Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Yang dateng juga bukan sembarang orang, Dulurnet. Hadir Wamen Investasi Todotua Pasaribu, Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Cilegon Robinsar, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, sampe perwakilan Chandra Asri Group dan Kadin Indonesia.

Melansir dari pemberitaan tribunnews.com (15/05/2025), pertemuan itu bukan cuma bahas soal insiden viral, tapi juga solusi konkret supaya kejadian kayak gitu nggak keulang lagi. Todotua bilang, “Pertemuan ini memang diinisiasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi karena kami mendapat perintah dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri (Rosan Roeslani)…” ungkapnya.

FYI, proyek pembangunan pabrik PT Chandra Asri Alkali ini udah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) lho, lewat Perpres Nomor 12 Tahun 2025. Jadi bukan proyek ecek-ecek, ini investasi gede yang jadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Dugaan Pemerasan akan Diusut, Hukum Tetap Berjalan

Wamen Todotua juga bilang, pemerintah menyayangkan banget insiden dugaan pemerasan itu. Dia langsung minta Polda Banten buat selidiki kasus ini lebih dalam. Kalau terbukti, oknum pengusaha itu bisa kena proses hukum. “Untuk memberikan suatu konteks efek jera lah ke depannya khususnya berbicara terhadap iklim investasi yang ada di negara kita,” katanya tegas.

Pemerintah Pusat Tawarkan Solusi Skema Kemitraan untuk Pengusaha Lokal

Daripada terus-terusan ribut soal jatah proyek, pemerintah langsung ngasih solusi baru. Skema kemitraan usaha! Jadi, pengusaha lokal tetap bisa ikut berkontribusi di proyek-proyek strategis kayak gini, tapi lewat jalur resmi dan transparan. Pemerintah daerah nanti yang bakal seleksi pengusahanya, dan investor seperti Chandra Asri bakal nyiapin daftar pekerjaan yang bisa dikolaborasikan bareng.

“Jadi ini akan bentuknya transparansi dan harapannya ke depannya ini kita bisa kelolakan dengan baik dan tidak ada lagi apa namanya kejadian di luar koridor,” ujar Todotua.

Semoga segala tindakan yang mengandung unsur premanisme tidak terulang di kemudian hari, ya Dulurnet. Soalnya hal kayak gitu gak cuma bikin malu, tapi juga bisa ngancurin kepercayaan investor buat nanem modal di daerah kita. Mending fokus kolaborasi dan kerja bareng demi kemajuan daerah. Setuju, kan?

Sumber: tribunnews.com