Skandal dugaan jatah proyek tanpa lelang senilai Rp 5 triliun di Cilegon makin menyeret banyak pihak. Tak hanya petinggi Kadin dan HNSI, kini tiga anggota Polres Cilegon juga ikut dipanggil Polda Banten untuk dimintai keterangan. Pertanyaannya: apakah mereka cuma saksi atau tahu lebih dari itu?
Kasus ini bermula dari dugaan permintaan jatah proyek yang menyeret nama Ketua Kadin Cilegon Muhamad Salim, Wakil Ketua Bidang Industri Kadin Ismatullah Ali, dan Ketua HNSI Rufaji. Mereka resmi jadi tersangka setelah investigasi mendalam oleh Polda Banten.
3 Polisi Diperiksa, Ada Apa?
Melansir pemberitaan babebanten.com (26/05/2025), Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara membenarkan adanya pemeriksaan terhadap tiga personel jajarannya. "Jadi, untuk pemeriksaan itu dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Banten.
Kemudian memang ada anggota kami yang diperiksa, ada tiga orang sudah kita kirim ke Ditkrimum kemarin sudah diambil keterangan perihal peristiwa yang melibatkan organisasi tertentu waktu itu sebelum adanya penetapan tersangka," kata Kemas di kantornya.
Anggota yang diperiksa terdiri dari satu anggota Polsek Ciwandan dan dua lainnya dari Polres Cilegon, termasuk seorang perwira dan seorang bintara. "Tiga orang itu mungkin untuk melengkapi keterangan di sananya," tambahnya.
Kaitan Polisi dan Jatah Proyek?
Publik pun bertanya-tanya, kenapa polisi ikut diperiksa? Apakah mereka hanya menyaksikan proses, atau terlibat dalam permufakatan? Kapolres menyebut mereka hanya dimintai keterangan sebagai saksi, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan isi keterangannya.
Kasus ini berpotensi berkembang karena "masih ada pemeriksaan saksi-saksi lagi informasi dari Dirkrimum kemarin," pungkas Kemas.
Menariknya, pemeriksaan terhadap 3 anggota polisi ini ternyata sejalan dengan desakan publik yang udah lebih dulu ramai diangkat dalam pemberitaan cilegonsatu.id (25/05/2025). Dalam berita itu menuliskan aksi pemuda dan mahasiswa Cilegon yang meminta Polda Banten agar transparan dan serius mengungkap dugaan keterlibatan oknum pejabat Polres dalam kasus viral PT CAA.
Artinya, suara masyarakat bukan sekadar angin lalu. Tekanan publik dan media berhasil mendorong proses hukum jalan lebih terang. Sekarang tinggal kita kawal bareng, biar hasilnya nggak setengah-setengah.
Kawal Investasi yang Bersih, Transparan dan Berkeadilan Sosial
Kasus ini jadi pengingat keras buat semua pihak bahwa investasi yang besar harus dijaga transparansinya. Jangan sampai kekuasaan dan jabatan dipakai buat nyari keuntungan pribadi. Yuk, kawal bareng-bareng agar investasi bisa berdampak positif buat rakyat, bukan jadi bancakan elite semata.
Sumber: babebanten.com
