- Partai Demokrat Kota Cilegon mendukung pemerintahan Wali Kota Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo, namun tetap menjalankan fungsi kontrol dan kritik.
- Masalah pengangguran dan krisis air bersih di Cilegon menjadi perhatian, dengan TPT mencapai 7,41% dan ketergantungan masyarakat pada distribusi air bersih darurat.
- Partai Demokrat mendorong transparansi dalam pengisian jabatan di BUMD dan mengajak dunia industri berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur air bersih melalui CSR.
Partai Demokrat Kota Cilegon menunjukkan dukungannya terhadap Pemerintahan Wali Kota Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo sambil tetap menjalankan fungsi kontrol yang diperlukan.
Dukungan Dengan Catatan
Melansir pemberitaan dari rubrikbanten.com pada 24/07/2026, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cilegon, M. Ibrohim Aswadi, menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menerima semua kebijakan tanpa kritik.
Ibrohim menyampaikan bahwa partai politik punya tanggung jawab moral untuk mengawasi pemerintahan agar tetap berpihak kepada masyarakat.
“Kami akan terus mendukung setiap program yang membawa manfaat bagi masyarakat. Namun jika ada persoalan yang perlu diperbaiki, kami tidak akan ragu menyampaikan kritik dan masukan secara konstruktif. Tujuannya bukan untuk melemahkan pemerintah, melainkan agar pembangunan berjalan lebih baik,” ujar Ibrohim.
Persoalan Mendasar di Cilegon
Ibrohim juga menyoroti banyaknya masalah yang dihadapi masyarakat Cilegon, termasuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 7,41 persen.
Dia menambahkan bahwa setiap tahun banyak lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi berharap untuk mendapatkan pekerjaan di daerah mereka.
Namun, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud, jadi pemerintah perlu membuat kebijakan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Selain itu, Ibrohim juga mengungkapkan masalah krisis air bersih yang terjadi di beberapa wilayah perbukitan di Kecamatan Pulomerak saat musim kemarau.
Dia menganggap hal ini sangat ironis mengingat Cilegon adalah kota industri, dan banyak daerah seperti Lingkungan Tembulum, Gunung Batur, dan Kampung Cipala masih bergantung pada distribusi air bersih darurat.
“Masalah ini sudah berlangsung puluhan tahun. Jangan sampai setiap musim kemarau masyarakat hanya mengandalkan bantuan air bersih yang sifatnya sementara. Pemerintah harus menghadirkan solusi permanen melalui pembangunan sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan,” tegasnya.
Perhatian pada BUMD dan CSR
Ibrohim juga mendorong Pemerintah Kota Cilegon untuk menggandeng dunia industri melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam penyediaan infrastruktur air bersih.
Partai Demokrat Cilegon juga memastikan akan mengawal kebijakan strategis pemerintah daerah, termasuk penetapan komisaris baru di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM).
Ibrohim menekankan bahwa pengisian jabatan di BUMD harus mengedepankan profesionalisme dan transparansi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sebagai mitra koalisi, kami ingin memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan sesuai prinsip good governance. Kritik yang kami sampaikan adalah bentuk kepedulian agar pemerintahan Robin–Fajar semakin kuat, profesional, dan mampu menjawab harapan masyarakat,” katanya.
Partai Demokrat Kota Cilegon menegaskan akan terus menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Cilegon dengan sikap yang kritis, objektif, dan solutif.
Bagi Demokrat, keberhasilan pemerintahan tidak hanya dilihat dari banyaknya program yang ada, tetapi juga seberapa efektif kebijakan tersebut dalam mengatasi masalah mendasar dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: rubrikbanten.com (24/07/2026)
