Cilegon Borong 3 Penghargaan Pengguna KKI Terbanyak dari BI. Masyarakat Bertanya: "Sama Seperti PayLater?"

CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon baru saja membawa pulang tiga penghargaan terbaik dari Bank Indonesia (BI) Perwakilan Banten terkait implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI). Pemkot Cilegon dinilai sukses mencatatkan volume transaksi terbanyak, pengguna terbanyak, dan nominal tertinggi di wilayah Banten.

Kabar gembira ini diunggah melalui akun Facebook Pemerintah Kota Cilegon. Namun, di tengah gegap gempita seremonial tersebut, masyarakat awam justru dibuat bingung dengan istilah birokrasi ini. 

Alih-alih mendapatkan edukasi yang jelas, publik disuguhi klaim kesuksesan yang justru memicu pertanyaan krusial di media sosial: Apakah dengan memborong penghargaan kartu kredit ini, Pemkot Cilegon sebenarnya sedang menimbun utang daerah?

Pertanyaan Netizen di Media Sosial

Kegelisahan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan pantauan di kolom komentar unggahan akun Pemkot, kebingungan masyarakat Cilegon terlihat sangat jelas. Banyak warga yang menyamakan instrumen keuangan negara ini dengan aplikasi pinjaman personal yang kerap menjerat masyarakat.

Akun bernama Mad Picis, misalnya, secara blak-blakan menyamakan KKI dengan layanan paylater komersial. "Kartu Kredit ??? Pade Bae kue mank ayeu SPayLater, AkuLaku PayLater, Kredivo, Ada Kami dll 🤭🤭🤭," tulisnya menggunakan bahasa daerah setempat.

Kekhawatiran senada juga disampaikan oleh akun Fadel Muhammad Aris II yang melempar pertanyaan retoris, "Kartu kredit? Ga beda jauh dengan paylater?". Begitu pula dengan akun Hazelnut Latte yang berkomentar singkat bernada heran, "Ko kartu kredit 😂😂".

Komentar-komentar ini menjadi bukti nyata bahwa ada jurang informasi yang lebar antara prestasi yang diklaim pemerintah dengan pemahaman masyarakat di akar rumput. Bagi warga biasa, kartu kredit identik dengan gaya hidup konsumtif, bunga mencekik, dan jeratan utang.

Apa Itu KKI dan Bagaimana Fungsi Sebenarnya?

Untuk menjawab ini, tim FaktaCilegon mencoba mencari berbagai referensi yang relevan. 

Hal pertama yang perlu dipahami bahwa KKI (Kartu Kredit Indonesia) yang digunakan Pemkot Cilegon memiliki logika yang berbeda dengan kartu kredit personal. KKI adalah fasilitas "talangan" belanja khusus untuk instansi pemerintah.

Sistem ini diadopsi tidak selalu lantaran Pemkot Cilegon kehabisan modal atau tidak punya uang, melainkan untuk memangkas proses birokrasi pencairan uang tunai yang terkenal lambat.

Melalui KKI, dinas-dinas dapat membayar vendor atau kebutuhan operasional terlebih dahulu menggunakan saldo talangan dari bank mitra.

Di akhir bulan, seluruh tagihan tersebut langsung dilunasi 100 persen menggunakan dana APBD yang memang sudah dianggarkan.

Secara teori, sistem non-tunai (cashless) ini justru mempersempit ruang gerak korupsi, karena setiap rupiah yang digesek otomatis tercatat secara digital dan bisa dipantau langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini adalah upaya meminimalkan kuitansi fiktif yang kerap menjadi modus penyelewengan anggaran.

Masyarakat Menuntut Transparansi Nyata

Kritik tajam mengenai transparansi ini juga disuarakan oleh akun bernama Huda FirdaUs di kolom komentar. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menjabarkan secara rinci ke mana saja uang tersebut mengalir.

"Harus nya bisa dipaparkan kegiatan/ kinerja apa saja dari ke 3 poin tsb,, bhkn masyarakat pun berhak tahu. Jgn cuma ketika ada tindakan korupsi saja masyarakat tahunya,, Tp LBH bagus nya hal2 apa saja yg sudah dilakukan oleh pemerintahan masyarakat hrs tahu," tulisnya.

Pernyataan tersebut menohok kesadaran kita bahwa prestasi sejati bukanlah selembar piagam penghargaan di atas panggung seremonial, melainkan keterbukaan Pemkot Cilegon dalam merinci alokasi anggaran daerah kepada publik secara berkala.