Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menarik perhatian publik dengan terungkapnya dugaan pemalakan Tunjangan Hari Raya (THR) yang melibatkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya.
Sumber Dana dari OPD untuk Pribadi dan Forkopimda
Mengutip unggahan Instagram akun merdekadotcom (15/3/2026), menuliskan bahwa Bupati Cilacap diduga meminta para kepala dinas di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau disebut juga SKPD untuk mengumpulkan dana mencapai Rp750 juta.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp515 juta diperkirakan akan dialirkan kepada pihak eksternal dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang mencakup kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Sementara sisa dana diduga akan masuk ke kantong pribadi Bupati.
KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Jadi Tersangka
Kasus ini mengundang perhatian luas, terutama karena beberapa kepala dinas mengaku khawatir akan dimutasi jika tidak memenuhi permintaan tersebut.
KPK pun telah menetapkan dua tersangka, yaitu Syamsul Auliya dan Sekda Sadmoko Danardono, yang kini telah ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Berita ini segera memicu reaksi dari netizen di media sosial.
Sindiran Keras Netizen
Sejak berita ini di unggah, beragam tanggapan netizen tersemat di komentar akun merdekadotcom, misalnya akun @fino_tiga3 yang mengatakan, "Bukan rahasia umum lagi buat petinggi daerah😂😂😂". Ungkapan ini menunjukkan bahwa beberapa netizen merasa bahwa dugaan korupsi seperti ini sudah menjadi hal yang biasa terjadi di kalangan pejabat daerah.
Emoji tertawa yang disisipkan di akhir komentar tersebut menunjukkan betapa skeptisnya mereka terhadap situasi ini.
Budaya Serupa di Setiap Daerah
Seorang netizen mengungkapkan kritik terhadap situasi ini, dengan akun @abdurohim184 yang berkomentar, "Ditiap daerah sama klo mau lebaran forkopimda terlibat mnerima [email protected] .berani periksa ga? bukannya deputi kpk skrng istrinya juga Kapolres kab Cirebon skrng di Bekasi..priksa donk sklin sllu menerima ga😂, " selorohnya.
Komentar ini menyoroti kekhawatiran bahwa praktik serupa mungkin terjadi di daerah lain dan mempertanyakan integritas KPK dalam menangani masalah ini.
Pertanyaan Adanya Afiliasi Partai Politik
Akun @afandi_usman menulis, "Partai mana tuh", sementara akun @salswicakputra menambahkan, "Skenario yg banyak terjadi di pulau Jawa". Kedua komentar ini mencerminkan keraguan dan ketidakpastian netizen mengenai afiliasi politik di balik dugaan pemalakan ini, serta keprihatinan bahwa kasus korupsi semacam ini mungkin merupakan hal yang umum terjadi di wilayah lain.
Seruan Agar Cek Daerah Lainnya
Akun @nikkodaiba menyoroti, "Cek Bupati lainnya... Yg jual beli jabatan juga ada 🤨". Komentar ini menunjukkan bahwa beberapa netizen merasa masalah korupsi bukan hanya terfokus pada satu individu, tetapi merupakan isu yang lebih luas yang melibatkan banyak pejabat di berbagai daerah.
Reaksi netizen terhadap dugaan pemalakan THR oleh Bupati Cilacap menunjukkan beragam pendapat.
Dari komentar yang humoris hingga kritik tajam, netizen tampaknya skeptis terhadap langkah-langkah yang diambil oleh KPK dan menginginkan transparansi serta tindakan yang lebih tegas terhadap praktik korupsi di berbagai daerah.
Dengan semakin banyaknya sorotan publik, diharapkan kasus ini dapat membawa perubahan positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sumber: ig/merdekacotcom