Dulurnet, setelah kemarin heboh lantaran sejumlah pejabat absen dalam Rapat Paripurna RPJMD DPRD Kota Cilegon, akhirnya Wali Kota angkat bicara. Apakah karena kebetulan atau memang ada hal lain yang memicu publik beropini liar atas absennya para pejabat teras ini? Simak sampai akhir, yuk!
Pemandangan Tak Biasa di Rapat Pripurna
Pada Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Raperda RPJMD 2025–2029, tempat duduk undangan pejabat eseleon II di gedung DPRD Cilegon tampak sepi. Sejumlah pejabat yang mestinya hadir malah absen, bahkan beberapa diantaranya tanpa penjelasan.
Begini Tanggapan Wali Kota
Melansir dari pemberitaan radarbanten.co.id (11/06/2025), Wali Kota Cilegon, Robinsar, menanggapi sorotan DPRD terkait absennya sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Raperda RPJMD 2025–2029. “Memang ada juga yang lagi rapat membahas tugas kerja, pemaparan nanti, apa yang menjadi PR, apa yang sudah kami selesaikan. Tapi memang ada juga yang tidak hadir tanpa alasan. Itu jadi evaluasi betul,” ungkap Robinsar.
Robinsar Catat Masukkan dari Anggota DPRD
Menurut Robinsar, masukan dari anggota dewan dalam paripurna sangat penting sebagai bahan introspeksi. Dokumen RPJMD bukan sekadar formalitas, melainkan arah pembangunan Cilegon lima tahun ke depan. “Tadi juga sebetulnya masukan dari para anggota DPRD sangat betul, sangat benar. Karena memang ini kan bicara perihal lima tahun kita,” tegasnya.
Pentingnya Kehadiran Pelaksana Teknis
Robinsar menyoroti bagaimana program bisa dijalankan dengan baik jika pelaksana teknis tidak menunjukkan komitmen sejak awal. “Kalau yang hadir nanti bakal menjalankan, yang nggak hadir terus gimana mereka mau atensi? Kurang lebih kayak gitu,” ujarnya.
Sorotan Tajam Beberapa Fraksi di DPRD
Dalam rapat itu, beberapa fraksi mengkritik target kenaikan PAD dan kelanjutan proyek infrastruktur besar seperti Jalan Lingkar Utara. Mereka mendesak Pemkot menyusun rencana yang lebih realistis, yang didukung data dan kapasitas fiskal yang jelas.
Absennya pejabat teknis dianggap tanda lemahnya koordinasi dan kurangnya perhatian terhadap prioritas pembangunan kota kita tercinta.
Pejabat eselon II itu adalah abdi negara, semestinya ikut aktif dalam bekerja menyukseskan pembangunan. Jangan sampai aksi tidak hadiri RPJMD ini bermuatan politis, atau ada upaya sabotase internal Pemkot Cilegon. Sangat disayangkan, terutama mereka yang tidak hadir tanpa kabar kepada pimpinan.
Gimana pendapat dulurnet dengan banyaknya pejabat absen di momen penting seperti ini?
Sumber: radarbanten.co.id
